Diposkan oleh motivasi on 07.17
Label:

Perjalanan.

Terbang dengan merentang kedua sayap membujur diantara hembusan angin yang menerpa,sesekali mengepak sayap memacu bersama tiupan angin, melayang-layang di bentangan alam. Bulu-bulunya begitu halus,sehalus kain sutra, seindah bintang di langit yang memancarkan kemilauan cahaya. Kepakan sayapnya membelah rintangan yang menghadangnya, mengarungi lautan kebebasan, melesat laksana anak panah yang terlepas dari busur, melintasi jazirah alam. Sayap kanan di sanggga oleh tulang-tulang dilapisi kulit yang indah sehingga di gelari Keagungan, sedangkan sayap kiri ikut menopang untuk menjaga keseimbangan dan diberi nama Kebenaran
Membongkar sendi-sendi yang telah diletakan
Perjalanan telah menghantar
Ke depan pintu pengertian
Putaran bumi yang diikuti
Menuntun ke tempat bersarangnya pengetahuan
Yang telah dibalut
dengan lapisan tipis
Yang terukir pada dinding
Dan terpahatkan pada tembok
Dan menjadi mahkota di kepala
Tempat terang terbenam
Belum cukup menjadi persinggahan
Tetesan embun pagi belum cukup mengenyangkan
Liang yang di gali menjadi tempat menimbun
Saat petang datang menghampiri di penghabisan usia, dan mengunjungi di ujung tarikan nafas
Akan kamu berlari menyelamatkan
Akan kamu menyembunyikan
Menyisiri pesisir pantai melepaskan kegirangan dengan bermain bersama ombak yang bergulung-gulung bagaikan gerombolan anak rusa yang turun dari pegunungan, deburan ombak terasa akrab bagaikan saudaranya.
Masuklah ke dalam lautan dunia ini agar dapat melihat dasarnya
Hingga cukup ringan muncul ke atas
Pandanglah alam ini…
Jangan membawa masuk melainkan keluar
Lepaskan ikatan
Agar menjadi bagiannya
Tak terasa telah terbang ,melakukan maneuver dengan kelincahan sayap-sayapnya ,langit turut gembira menyasikkan kemahiran, nafas bumi dam sepoi angin turut membantu gerakannya,putaran bumi telah melewati separoh hari, saat itu cakrawala memperlihatkan wajahnya dengan rona kejinggahan di ufuk barat, mengisyaratkan segera pulang menuju tempat yang menjadi perlindungan di waktu malam
Perjalanan pulang ke batas perpisahan di iringi senyum kemerahan di kaki perbatasan
Berjubah kelabu,menyertai kepergian dan terbaring dalam pangkuan kaki bumi
Pasukan malam menyambut penuh girang menghias malam di setiap lipatan langit
Dari punggung gunung lolongan anak serigala membelah kesunyian
sampai menyusup belahan dinding pegunangan hingga lenyap di dasar lembah
Memberikan kabut sebagai selimut malam mendampingi saat terbuai dalam tidur
Datang berselubung kelam
Membungkus lapisan langit dalam halimun
Tak akam beranjak
Sebelum embun diatas daun meninggalkan jejak diatas permukaan bumi
Dari situ, berdiri diantara gunung-gunung dengan wajah yang berseri-seri, dari raut mukanya memancarkan garis sinar kemerahan menyapu ke gugusan pegunungan, sementara itu berkas cahaya naik ke atas mengikuti sumbu bumi, bergerak terus ke atas menuju telaga ,percikan air dari telaga memecah keheningan hingga ke dinding tebing,walaupun kabut di sekeliling telaga belum beranjak dari permukaan ,hembusan angin dari cela gunung memisahkan kabut dari telaga, saat itu cahaya menembus celah tebing meluluhkan kebekuan kabut agar segera menghilang.
Benih yang jatuh di pinggir jalan tak akan sia-sia
Disitu ada kekuatan yang tumbuh
Bersatu pada bagian dalam dengan bagian luar
Disitu tidak ada lagi yang lain
Karena bagian dalam dan bagian yang luar menyatu
Semua itu dalam keadaan nyata dan sadar
Itulah keindahan yang paling indah
Bergerak mengikuti dorongan kekuatan cahaya
Berjalan mengikuti keinginan akan cintatidak dapat di jaring oleh pikiran ataupun di jerat oleh ungkapan, akan tetapi dapat menggerakan, memainkan melodi indah , gerakan ini menimbulkan gelombang yang akan megeluarkan hasrat untuk melihat keindahan, dan menghasilkan percikan api yang menghidupkan semangat dan menerima kenyataan ini dalam kesederhanaan.Kenallah dalam kesederhanaanya, sebab dengan demikian akan mengajari untuk memeluk keindahan yang tidak memiliki batas, masuk dengan jiwa suci dan tinggal disitu hingga dorongan perasaan akan menangkap makna kebenaran yang di rasakan dan membawa pergi dalam kekuatan yang akan tumbuh terus dan tak akan pernah mati,karna memiliki kekuatan yang tak terbatas,tak termakan oleh waktu,wajahnya akan berubah-ubah,akan tetapi meliki jalan sendiri untuk menyatatakan dan memberi warna yang lahir dari ketulusan jiwa, , apa yang ada di sana adalah apa yang ada di sini, tidak pergi kesana untuk di bawa kemari melainkan , beranjak dari sini,saat ini juga,apa yang ada didalam jauh lebih besar dari apa yang pernah dibayangkan karna tidak dapat ditulis,ataupun diukir dalam kata-kata, apa yang di dalam membuka gerbang pengetahuan untuk melihat semuanya dan tidak meninggalkan seorang diri di dalam dunia ini,akan tetapi menemani dalam segala wujud,demikian wujud yang di dalam akan bergerak mengikuti cahaya,dunia tidak dapat mengenalnya karna tidak berasal dari dunia ini melainkan dari dalam, dunia tidak dapat melihatnya karna kabut menutupi penghihatan,dunia tidak dapat menerima wujudnya karena dunia ada seperti lembaran kain yang terbentang ..
Sudah ada sebelum dunia ini diciptakan
Memanggil sejak dalam kandungan
Memberi wujud dalam kehidupan
tidak memberi dan tidak juga mengambil
tidak memiliki satu warna namun mewakili semua warna dan pengejewantahan di dalam kehidupan
Agar memiliki makna, memiliki arti
Tidak memiliki motif
Satu-satunya keinginan adalah menjadi dirinya apa-adanya
Sebab tempatnya kekal
rumahnya abadi
READ MORE - Perjalanan Share
READ-MORE “Perjalanan”

Diposkan oleh motivasi on 07.14
Label:

Kedaulatan.

Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri terdapat penganut dalam dua teori yaitu berdasarkan pemberian dari Tuhan atau Masyarakat [1]. Dalam hukum konstitusi dan internasional, konsep kedaulatan terkait dengan suatu pemerintahan yang memiliki kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri dalam suatu wilayah atau batas teritorial atau geografisnya, dan dalam konteks tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum sendiri. Penentuan apakah suatu entitas merupakan suatu entitas yang berdaulat bukanlah sesuatu yang pasti, melainkan seringkali merupakan masalah sengketa diplomatik.
Beberapa pemikiran mengenai kedaulatan dan pemegang kedaulatan suatu negara setelah revolusi Perancis dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau dalam karyanya Du Contrat Social Ou Principes Du Droit Politique (Mengenai Kontrak Sosial atau Prinsip-prinsip Hak Politik) membagi tingkat kedaulatan menjadi dua yaitu de facto dan de jure.


 KEDAULATAN TUHAN.

Kita telah meletakkan negara ini di atas dasar kedaulatan rakyat. Maka, tugas negara adalah memastikan kedaulatan rakyat, menjamin perwujudannya, termasuk di dalamnya hak untuk beragama dan beribadat.Meski berbicara tentang paham sekuler sebagai basis demokrasi, Gerung tidak mempertentangkan kedaulatan rakyat dan kedaulatan Tuhan. Bahwa negara ini diletakkan di atas dasar kedaulatan rakyat, tidak dengan sendirinya membawa konsekuensi kedaulatan Tuhan tidak diakui. Memastikan kedaulatan Tuhan bukan tidak bertentangan dengan demokrasi, tetapi dapat menjadi faktor penting mewujudkan demokrasi. Mengapa demikian? Divinisasi politik Ada dua bahaya yang perlu diwaspadai dalam relasi agama dan politik, yakni politisasi agama dan divinisasi politik. Politisasi agama adalah tendensi menjadikan agama urusan politik. Agama menjadi masalah mencari pendukung, menggalang kekuatan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan.Kekuasaan politik tidak lagi menjadi urusan antarmanusia, tetapi rencana dan keputusan Tuhan yang tak terbantahkan. Sebab itu, melawan despotisme adalah syarat bagi lahir dan bertahannya demokrasi, yang dilakukan melalui sekularisasi kekuasaan dan desakralisasi penyelenggara kekuasaan. Karena kekuasaan yang despotis tidak jarang mengenakan mantel keilahian, keimanan sebagai penghayatan kedaulatan Tuhan menjadi satu kekuatan utama untuk sekularisasi dan desakralisasi kekuasaan.Memastikan kedaulatan Tuhan dapat memungkinkan pemastian kedaulatan rakyat. Nurani yang bukan apolitis Memastikan kedaulatan Tuhan memungkinkan pemastian kedaulatan rakyat karena dua alasan. Pertama, menghormati kedaulatan Tuhan berarti menghargai dan menghormati apa yang diciptakan-Nya. Kedaulatan Tuhan dilecehkan saat alam dan manusia dinodai, dieksploitasi tanpa batas, diperlakukan tidak adil, dan dibiarkan dalam kemelaratan. dalam proses demokratisasi, tidak berarti negara yang demokratis boleh melakukan intervensi ke dalam agama. Tugas negara adalah memastikan kedaulatan rakyat, termasuk hak untuk beragama dan beribadat. Sementara itu, tugas agama adalah memastikan kedaulatan Tuhan, termasuk membiarkan politik sebagai ruang untuk memastikan kedaulatan rakyat. Namun, agama-agama justru sering gagal melaksanakan tugas ini saat mereka menempatkan diri pada posisi Tuhan. Yang berdaulat adalah Tuhan, yang tidak menemukan identifikasi-Nya yang total dengan apa pun di dunia, juga tidak dengan agama.

Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan Rakyat (KR), didirikan H. Samawi dan H Soemadi Martono Wonohito, adalah surat kabar harian yang terbit di Yogyakarta. KR terbit sejak 27 September 1945. Perusahaan surat kabar KR dipimpin oleh H. Soemadi M. Wonohito. Surat kabar KR terbit tiap harinya dengan jumlah halaman yang awalnya hanya 16 halaman, namun ditambah menjadi 24 halaman, dan oplah lebih dari 125.000 kopi. Semboyan KR adalah Suara Hati Nurani Rakyat.Terbit pertamakali pada tanggal 27 september 1945 , merupakan Koran ke 2 setelah I Koran dengan bahasa jawa yang bernama “Sedya Tama” yang terbit 2 minggu sekali. Saat koran Sedya tama dibredeli oleh tentara jepang Kemudian tentara Jepang mendirikan percetakan dan menerbitkan Koran sinar matahari. Didorong keinginan menerbitkan Koran sendiri oleh Pemerintah Indonesia maka koran sinar matahari yg berkaryawan orang Indonesia. Atas gagasan H. Samawi dan H Madikin Wonohito maka berdirilah percetakan dan harian Kedaulatan Rakyat ini. Nama harian “Kedaulatan Rakyat” diambil dari UUD 1945 alinea 4.

Ø Kedaulatan Negara

Teori kedaulatan Negara (Staats souvereiniteit)menganggap sebagai suatu axioma yang tidak dapat dibantah, artinya dalam suatu wilayah negara, negaralah yang berdaulat. Inilah inti pokok dari semua kekuasaan yang ada dalam wilayah suatu negara.

Otto Mayer (dalam buku Deutsches Verwaltungsrecht) menyatakan “kemauan negara adalah memiliki kekuasaan kekerasan menurut kehendak alam”.  

Ø Kedaulatan Rakyat

Teori Kedaulatan Rakyat (Volks aouvereiniteit), semua kekuasaan dalam suatu negara didasarkan pada kekuasaan rakyat (bersama). J.J. Rousseau (Perancis) menyatakan apa yang dikenal dengan “kontrak sosial”, suatu perjanjian antara seluruh rakyat yang menyetujui Pemerintah mempunyai kekuasaan dalam suatu negara.
Ø Kedaulatan Hukum

Teori kedaulatan hukum (Rechts souvereiniteit) menyatakan semua kekuasaan dalam negara berdasar atas hukum. Pelopor teori ini adalah H. Krabbe dalam buku Die Moderne Staats Idee.

Menurut keberadaanya Negara Republik Indonesia menganut teori Kedaulatan Rakyat. Hal ini berdasarkan atas pengertian dari teori kedaulatan Rakyat yaitu “Adalah suatu kedaulatan dimana kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat. Teori ini berdasarkan pada anggapan bahwa kedaulatan yang dipegang raja atau penguasa itu berasal dari rakyat” . berdsarkan penjelasan tersebut menunjukan bahwa suatu pemerintahan memiliki tanggung jawab terhadap rakyat atas kebijakan-kebijakan yang dibuatnya.

Bangsa Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki masyarakat yang tidak sedikit sehingga sistem demokrasi yang diterapkan di indonesia adalah demokrasi tak langsung. Sehingga pelaksanaan demokrasi rakyat menurut UUD 1945 adalah rakyat dan lembaga-lembaga pemerintahaan yang menjadi wadah dalam menjalakan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi dari teori kedaulatan rakyat. Selain itu juga ditegaskan dalam pembukan UUD’45 “... susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ...”

Selain itu teori kedaulatan rakyat yang dianut di Indonesia juga di tegaskan dalam pancasila yaitu sila ke-4 yang berbunyi” Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan”. Sila tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kerakyatan berarti kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, berarti Indonesia menganut Demokrasi

2. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani.

3. Permusyawaratan berarti bahwa dalam merumuskan atau memutuskan suatu hal, berdasarkan kehendak rakyat, dan melalui musyawarah untuk mufakat.

4. Perwakilan berarti suatu tata cara mengusahakan turut sertanya rakyata mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan melalui badan perwakilan rakyat.

Sebagai perwujudan dari sistem Kedaulatan Rakyat adalah adanya pemilihan umum(PEMILU). Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu yang menerapkan Sistem kedaulatan rakyat secara penuh yaitu memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilihan seperti ini juga terus berlangsung hingga sekarang.
. Kedaulatan Antarabangsa
- Kedaulatan yang dianggap sebagai milik semua negara semasa mereka bertindak dalam arena politik antarabangsa.
- Sebuah negara yang bebas dan merdeka menjalankan urusan perhubungan antarabangsa tanpa diganggu atau dihalang oleh mana-mana pihak
- Negara berkenaan juga tidak boleh campur tangan (mempunyai kedaulatan) dalam urusan politik negara lain.

. Kedaulatan Undang-undang
- Hasil daripada kedaulatan politik dan menyatakan kuasa tertinggi dalam sesuatu negara ialah undang-undang dan parlimen yang bertanggungjawab meluluskan undang-undang.


. Kedaulatan Politik
- Kedaulatan politik ialah kedaulatan yang mempengaruhi pengundi dalam negara kerana kemahuan rakyat disalurkan melalui wakil di parlimen.
READ MORE - pengertian dan jenis- jenis kedaulatan Share
READ-MORE “pengertian dan jenis- jenis kedaulatan”

Diposkan oleh motivasi on 06.50
Label:





Demokrasi Pancasila

 

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi [1] dalam doktrin Manipol USDEK disebut pula sebagai demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang berada dibawah komando Pemimpin Besar Revolusi kemudian dalam doktrin repelita yang berada dibawah pimpinan komando Bapak Pembangunan arah rencana pembangunan daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, terutama dalam lembaga-lembaga negara.[2]
Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal[3]. Ciri demokrasi Pancasila[3]:
  • pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi
  • adanya pemilu secara berkesinambungan
  • adanya peran-peran kelompok kepentingan
  • adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas.
  • Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah.
  • Ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak.
Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelengaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945[4]. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945.[4]

Prinsip Demokrasi Pancasila

Prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut[3]:
  1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
  2. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah
  3. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR atau lainnya
  4. adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat
  5. Pelaksanaan Pemilihan Umum
  6. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945)
  7. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
  8. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain
  9. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional
  10. Pemerintahan berdasarkan hukum, dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan[3]:
a. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat) b. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas) c. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat.

Tujuh Sendi Pokok

Dalam sistem pemerintahan demokrasi pancasila terdapat tujuh sendi pokok yang menjadi landasan, yaitu[5]:
  • 1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum.
Seluruh tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya.
Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi.
  • 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi
Seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu, bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi MPR mempunyai tugas pokok, yaitu[5]:
Menetapkan UUD;
Menetapkan GBHN; dan
Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden
Wewenang MPR, yaitu[5]:
  • Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, seperti penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden
  • Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai pelaksanaan GBHN
  • Melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden
  • Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan UUD;
  • Mengubah undang-undang.
  • 4. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi. Presiden selain diangkat oleh majelis juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Presiden adalah Mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR.
  • 5. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang termasuk APBN. Untuk mengesahkan undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Hak DPR di bidang legislatif ialah hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget. Hak DPR di bidang pengawasan meliputi[5]:
  • Hak tanya/bertanya kepada pemerintah
  • Hak interpelasi, yaitu meminta penjelasan atau keterangan kepada pemerintah
  • Hak Mosi (percaya/tidak percaya) kepada pemerintah
  • Hak Angket, yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal
  • Hak Petisi, yaitu hak mengajukan usul/saran kepada pemerintah.
  • 6 Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR
Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah kabinet kepresidenan/presidensil. Kedudukan Menteri Negara bertanggung jawab kepada presiden, tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa, menteri ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam prakteknya berada di bawah koordinasi presiden. Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. DPR sejajar dengan presiden[5].

Fungsi Demokrasi Pancasila

Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut[6]:
  • Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara
Contohnya:
Ikut menyukseskan Pemilu
Ikut menyukseskan pembangunan
Ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan.
  • Menjamin tetap tegaknya negara RI
  • Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional
  • Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila
  • Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara
  • Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab,
Contohnya:
Presiden adalah mandataris MPR,
Presiden bertanggung jawab kepada MPR.

Demokrasi Deliberatif

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dan sila ke-4 Pancasila, dirumuskan bahwa “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”[7]. Dengan demikian berarti demokrasi Pancasila merupakan demokrasi deliberatif[7].
Dalam demokrasi deliberatif terdapat tiga prinsip utama[7]:
  1. prinsip deliberasi, artinya sebelum mengambil keputusan perlu melakukan pertimbangan yang mendalam dengan semua pihak yang terkait.
  2. prinsip reasonableness, artinya dalam melakukan pertimbangan bersama hendaknya ada kesediaan untuk memahami pihak lain, dan argumentasi yang dilontarkan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.
  3. prinsip kebebasan dan kesetaraan kedudukan, artinya semua pihak yang terkait memiliki peluang yang sama dan memiliki kebebasan dalam menyampaikan pikiran, pertimbangan, dan gagasannya secara terbuka serta kesediaan untuk mendengarkan.
Demokrasi yang deliberatif diperlukan untuk menyatukan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat Indonesia yang heterogen[7]. Jadi setiap kebijakan publik hendaknya lahir dari musyawarah bukan dipaksakan[7]. Deliberasi dilakukan untuk mencapai resolusi atas terjadinya konflik kepentingan[7]. Maka diperlukan suatu proses yang fair demi memperoleh dukungan mayoritas atas sebuah kebijakan publik demi suatu ketertiban sosial dan stabilitas nasional[7].

Demokrasi Pancasila dalam Beberapa Bidang

Demokrasi Pancasila menuntut rakyat menjadi subjek dalam pembangunan ekonomi.[7] Pemerintah memberikan peluang bagi terwujudnya hak-hak ekonomi rakyat dengan menjamin tegaknya prinsip keadilan sosial sehingga segala bentuk hegemoni kekayaan alam atau sumber-sumber ekonomi harus ditolak agar semua rakyat memiliki kesempatan yang sama dalam penggunaan kekayaan negara.[7] dalam implikasi pernah diwujudkan dalam Program ekonomi banteng tahun 1950, Sumitro plan tahun 1951, Rencana lima tahun pertama tahun 1955 s.d. tahun 1960, Rencana delapan tahun dan terakhir dalam Repelita kesemuanya malah menyuburkan korupsi dan merusaknya sarana produksi.[7] Hal ini ditujukan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 dan sila ke-5 Pancasila.[7] Maka secara kongkrit, rakyat berperan melalui wakil-wakil rakyat di parlemen dalam menentukan kebijakan ekonomi.[7]
  • Bidang kebudayaan nasional
Demokrasi Pancasila menjamin adanya fasilitasi dari pihak pemerintah agar keunikan dan kemajemukan budaya Indonesia dapat tetap dipertahankan dan ditumbuhkembangkan sehingga kekayaan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat terpelihara dengan baik.[7] Terdapat penolakan terhadap uniformitas budaya dan pemerintah menciptakan peluang bagi berkembangnya budaya lokal sehingga identitas suatu komunitas mendapat pengakuan dan penghargaan.

Rumusan-rumusan Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Hal ini kembali ditegaskan dalam Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara jo Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Selain itu Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan bersama para Pendiri Bangsa yang kemudian sering disebut sebagai sebuah “Perjanjian Luhur” bangsa Indonesia.
Namun dibalik itu terdapat sejarah panjang perumusan sila-sila Pancasila dalam perjalanan ketata negaraan Indonesia. Sejarah ini begitu sensitif dan salah-salah bisa mengancam keutuhan Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan begitu banyak polemik serta kontroversi yang akut dan berkepanjangan baik mengenai siapa pengusul pertama sampai dengan pencetus istilah Pancasila. Artikel ini sedapat mungkin menghindari polemik dan kontroversi tersebut. Oleh karena itu artikel ini lebih bersifat suatu "perbandingan" (bukan "pertandingan") antara rumusan satu dengan yang lain yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang berbeda. Penempatan rumusan yang lebih awal tidak mengurangi kedudukan rumusan yang lebih akhir.
Dari kronik sejarah setidaknya ada beberapa rumusan Pancasila yang telah atau pernah muncul. Rumusan Pancasila yang satu dengan rumusan yang lain ada yang berbeda namun ada pula yang sama. Secara berturut turut akan dikemukakan rumusan dari Muh Yamin, Sukarno, Piagam Jakarta, Hasil BPUPKI, Hasil PPKI, Konstitusi RIS, UUD Sementara, UUD 1945 (Dekrit Presiden 5 Juli 1959), Versi Berbeda, dan Versi populer yang berkembang di masyarakat.

 

READ MORE - Demokrasi Pancasila Share
READ-MORE “Demokrasi Pancasila”

Diposkan oleh motivasi on 05.47
Label:

Liberalisme

Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama.
Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu.  Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama.
Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama mendasarkan kebebasan mayoritas. Bandingkan

Pokok-pokok Liberalisme

Ada tiga hal yang mendasar dari Ideologi Liberalisme yakni Kehidupan, Kebebasan dan Hak Milik (Life, Liberty and Property). Dibawah ini, adalah nilai-nilai pokok yang bersumber dari tiga nilai dasar Liberalisme tadi:
  • Kesempatan yang sama. (Hold the Basic Equality of All Human Being). Bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama, di dalam segala bidang kehidupan baik politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan.  Namun karena kualitas manusia yang berbeda-beda, sehingga dalam menggunakan persamaan kesempatan itu akan berlainan tergantung kepada kemampuannya masing-masing. Terlepas dari itu semua, hal ini (persamaan kesempatan) adalah suatu nilai yang mutlak dari demokrasi.
  • Dengan adanya pengakuan terhadap persamaan manusia, dimana setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya, maka dalam setiap penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi baik dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan dan kenegaraan dilakukan secara diskusi dan dilaksanakan dengan persetujuan – dimana hal ini sangat penting untuk menghilangkan egoisme individu.( Treat the Others Reason Equally.)
  • Pemerintah harus mendapat persetujuan dari yang diperintah. Pemerintah tidak boleh bertindak menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus bertindak menurut kehendak rakyat.(Government by the Consent of The People or The Governed)
  • Berjalannya hukum (The Rule of Law). Fungsi Negara adalah untuk membela dan mengabdi pada rakyat. Terhadap hal asasi manusia yang merupakan hukum abadi dimana seluruh peraturan atau hukum dibuat oleh pemerintah adalah untuk melindungi dan mempertahankannya. Maka untuk menciptakan rule of law, harus ada patokan terhadap hukum tertinggi (Undang-undang), persamaan dimuka umum, dan persamaan sosial.[
  • Yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu.(The Emphasis of Individual)
  • Negara hanyalah alat (The State is Instrument).  Negara itu sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih besar dibandingkan negara itu sendiri. ] Di dalam ajaran Liberal Klasik, ditekankan bahwa masyarakat pada dasarnya dianggap, dapat memenuhi dirinya sendiri, dan negara hanyalah merupakan suatu langkah saja ketika usaha yang secara sukarela masyarakat telah mengalami kegagalan.
  • Dalam liberalisme tidak dapat menerima ajaran dogmatisme (Refuse Dogatism). Hal ini disebabkan karena pandangan filsafat dari John Locke (1632 – 1704) yang menyatakan bahwa semua pengetahuan itu didasarkan pada pengalaman. Dalam pandangan ini, kebenaran itu adalah berubah.

Dua Masa Liberalisme

Liberalisme adalah sebuah ideologi yang mengagungkan kebebasan.  Ada dua macam Liberalisme, yakni Liberalisme Klasik dan Liberallisme Modern. [ Liberalisme Klasik timbul pada awal abad ke 16. Sedangkan Liberalisme Modern mulai muncul sejak abad ke-20.  Namun, bukan berarti setelah ada Liberalisme Modern, Liberalisme Klasik akan hilang begitu saja atau tergantikan oleh Liberalisme Modern, karena hingga kini, nilai-nilai dari Liberalisme Klasik itu masih ada.  Liberalisme Modern tidak mengubah hal-hal yang mendasar ; hanya mengubah hal-hal lainnya atau dengan kata lain, nilai intinya (core values) tidak berubah hanya ada tambahan-tanbahan saja dalam versi yang baru.  Jadi sesungguhnya, masa Liberalisme Klasik itu tidak pernah berakhir.
Dalam Liberalisme Klasik, keberadaan individu dan kebebasannya sangatlah diagungkan.  Setiap individu memiliki kebebasan berpikir masing-masing – yang akan menghasilkan paham baru. Ada dua paham, yakni demokrasi (politik) dan kapitalisme (ekonomi). Meskipun begitu, bukan berarti kebebasan yang dimiliki individu itu adalah kebebasan yang mutlak, karena kebebasan itu adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. [2] Jadi, tetap ada keteraturan di dalam ideologi ini, atau dengan kata lain, bukan bebas yang sebebas-bebasnya.[4]

Pemikiran Tokoh Klasik dalam Kelahiran dan Perkembangan Liberalisme Klasik

Tokoh yang memengaruhi paham Liberalisme Klasik cukup banyak – baik itu dari awal maupun sampai taraf perkembangannya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pandangan yang relevan dari tokoh-tokoh terkait mengenai Liberalisme Klasik.
Marthin Luther dalam Reformasi Agama
Gerakan Reformasi Gereja pada awalnya hanyalah serangkaian protes kaum bangsawan dan penguasa Jerman terhadap kekuasaan imperium Katolik Roma. [5] Ahmad Suhelmi. Pemikiran Politik Barat. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007). Pada saat itu keberadaan agama sangat mengekang individu. [5] Tidak ada kebebasan, yang ada hanyalah dogma-dogma agama serta dominasi gereja. [5] Pada perkembangan berikutnya, dominasi gereja dirasa sangat menyimpang dari otoritasnya semula.  Individu menjadi tidak berkembang, kerena mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Gereja bahkan dalam mencari penemuan ilmu pengetahuan sekalipun. ] Kemudian timbullah kritik dari beberapa pihak – misalnya saja kritik oleh Marthin Luther; seperti : adanya komersialisasi agama dan ketergantungan umat terhadap para pemuka agama, sehingga menyebabkan manusia menjadi tidak berkembang; yang berdampak luas, sehingga pada puncaknya timbul sebuah reformasi gereja (1517) yang menyulut kebebasan dari para individu yang tadinya “terkekang”.[5]
John Locke dan Hobbes; konsep State of Nature yang berbeda
Kedua tokoh ini berangkat dari sebuah konsep sama. Yakni sebuah konsep yang dinamakan konsep negara alamaiah" atau yang lebih dikenal dengan konsep State of Nature. [6] Namun dalam perkembangannya, kedua pemikir ini memiliki pemikiran yang sama sekali bertolak belakang satu sama lainnya. [6] Jika ditinjau dari awal, konsepsi State of Nature yang mereka pahami itu sesungguhnya berbeda. [6] Hobbes (1588 – 1679) berpandangan bahwa dalam ‘’State of Nature’’, individu itu pada dasarnya jelek (egois) – sesuai dengan fitrahnya.  Namun, manusia ingin hidup damai.  Oleh karena itu mereka membentuk suatu masyarakat baru – suatu masyarakat politik yang terkumpul untuk membuat perjanjian demi melindungi hak-haknya dari individu lain dimana perjanjian ini memerlukan pihak ketiga (penguasa). [6] Sedangkan John Locke (1632 – 1704) berpendapat bahwa individu pada State of Nature adalah baik, namun karena adanya kesenjangan akibat harta atau kekayaan, maka khawatir jika hak individu akan diambil oleh orang lain sehingga mereka membuat perjanjian yang diserahkan oleh penguasa sebagai pihak penengah namun harus ada syarat bagi penguasa sehingga tidak seperti ‘membeli kucing dalam karung’. [6] Sehingga, mereka memiliki bentuk akhir dari sebuah penguasa/ pihak ketiga (Negara), dimana Hobbes berpendapat akan timbul Negara Monarkhi Absolute sedangkan Locke, Monarkhi Konstitusional. [6] Bertolak dari kesemua hal tersebut, kedua pemikir ini sama-sama menyumbangkan pemikiran mereka dalam konsepsi individualisme. [6] Inti dari terbentuknya Negara, menurut Hobbes adalah demi kepentingan umum (masing-masing individu) meskipun baik atau tidaknya Negara itu kedepannya tergantung pemimpin negara. [6] Sedangkan Locke berpendapat, keberadaan Negara itu akan dibatasi oleh individu sehingga kekuasaan Negara menjadi terbatas – hanya sebagai “penjaga malam” atau hanya bertindak sebagai penetralisasi konflik. [6]
Adam Smith
Para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran mahzab ekonomi klasik merupakan dasar sistem ekonomi kapitalis. Menurut Sumitro Djojohadikusumo, haluan pandangan yang mendasari seluruh pemikiran mahzab klasik mengenai masalah ekonomi dan politik bersumber pada falsafah tentang tata susunan masyarakat yang sebaiknya dan seyogyanya didasarkan atas hukum alam yang secara wajar berlaku dalam kehidupan masyarakat. Salah satu pemikir ekonomi klasik adalah Adam Smith (1723-1790). Pemikiran Adam Smith mengenai politik dan ekonomi yang sangat luas, oleh Sumitro Djojohadikusumo dirangkum menjadi tiga kelompok pemikiran. Pertama, haluan pandangan Adam Smith tidak terlepas dari falsafah politik, kedua, perhatian yang ditujukan pada identifikasi tentang faktor-faktor apa dan kekuatan-kekuatan yang manakah yang menentukan nilai dan harga barang. Ketiga, pola, sifat, dan arah kebijaksanaan negara yang mendukung kegiatan ekonomi ke arah kemajuan dan kesejahteraan mesyarakat. Singkatnya, segala kekuatan ekonomi seharusnya diatur oleh kekuatan pasar dimana kedudukan manusia sebagai individulah yang diutamakan, begitu pula dalam politik.

Relevansi kekuatan Individu Liberalisme Klasik dalam Demokrasi dan Kapitalisme

Telah dikatakan bahwa setidaknya ada dua paham yang relevan atau menyangkut Liberalisme Klasik. Dua paham itu adalah paham mengenai Demokrasi dan Kapitalisme.
* Demokrasi dan Kebebasan Dalam pengertian Demokrasi, termuat nilai-nilai hak asasi manusia, karena demokrasi dan Hak-hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sebuah negara yang mengaku dirinya demokratis mestilah mempraktekkan dengan konsisten mengenai penghormatan pada hak-hak asasi manusia, karena demokrasi tanpa penghormatan terhadap hak-hak asasi setiap anggota masyarakat, bukanlah demokrasi melainkan hanyalah fasisme atau negara totalitarian yang menindas.
Jelaslah bahwa demokrasi berlandaskan nilai hak kebebasan manusia. Kebebasan yang melandasi demokrasi haruslah kebebasan yang positif – yang bertanggungjawab, dan bukan kebebasan yang anarkhis. Kebebasan atau kemerdekaan di dalam demokrasi harus menopang dan melindungi demokrasi itu dengan semua hak-hak asasi manusia yang terkandung di dalamnya. Kemerdekaan dalam demokrasi mendukung dan memiliki kekuatan untuk melindungi demokrasi dari ancaman-ancaman yang dapat menghancurkan demokrasi itu sendiri. Demokrasi juga mengisyaratkan penghormatan yang setinggi-tingginya pada kedaulatan Rakyat.[7]
* Kapitalisme dan Kebebasan Tatanan ekonomi memainkan peranan rangkap dalam memajukan masyarakat yang bebas. Di satu pihak, kebebasan dalam tatanan ekonomi itu sendiri merupakan komponen dari kebebasan dalam arti luas ; jadi, kebebasan di bidang ekonomi itu sendiri menjadi tujuan. Di pihak lain, kebebasan di bidang ekonomi adalah juga cara yang sangat yang diperlukan untuk mencapai kebebasan politik. Pada dasarnya, hanya ada dua cara untuk mengkoordinasikan aktivitas jutaan orang di bidang ekonomi. Cara pertama ialah bimbingan terpusat yang melibatkan penggunaan paksaan – tekniknya tentara dan negara dan negara totaliter yang modern. Cara lain adalah kerjasama individual secara sukarela – tekniknya sebuah sistem pasaran. Selama kebebasan untuk mengadakan sistem transaksi dipertahankan secara efektif, maka ciri pokok dari usaha untuk mengatur aktivitas ekonomi melalui sistem pasaran adalah bahwa ia mencegah campur tangan seseorang terhadap orang lain. Jadi terbukti bahwa kapitalisme adalah salah satu perwujudan dari kerangka pemikiran liberal.

Demokrasi proletar  khas angkringan

 Sederhana dan merakyat, itulah kesan pertama yang akan kita dapatkan ketika kita memasuki tempat yang bernama angkringan. Hal tersebut dapat tercermin dari tampilan luar tempat tersebut yang memang sangat sederhana, gerobag kayu, kursi kayu, lantai tanah, jajanan rakyat, dengan di terangi lampu remang-remang seakan menegaskan kesan kesederhanaan dan merakyat yang saya maksudkan.
Kesederhanaan ala rakyat kecil memang telah menjadi ciri khas dan identitas tempat nongkrong dan makan yang berasal dari klaten ini. Sebenarnya tampilan angkringan/warung HIKS dulu tidak seperti yang sekarang, karena kalau dulu yang namanya angkringan/warung HIKS itu di jajakan dari rumah ke rumah dan dari kampung ke kampung dengan membawa lampu templok yang membawa suasana remang-remang yang khas, namun seiring dengan perkembangan jaman kini tampilan angkringan/warung HIKS telah mengalami banyak perubahan, dari yang tadinya di jajakan dari rumah ke rumah menjadi menetap di suatu lokasi tertentu. Namun terlepas dari perubahan itu semua, satu hal yang tidak berubah dari warung makan angkringan atau kalau di jogja dan solo lebih di kenal dengan warung HIKS adalah budaya berdiskusi dan berdemokrasi ala rakyat proletar yang menjadi pelanggan tempat tersebut, karena memang dari dulu sampai sekarang angkringan atau warung HIKS menjadi salah satu media bagi rakyat kecil untuk bertukar pikiran atau juga membicarakan tentang keadaan sosial bahkan politik.
Suasana yang sama juga akan kita dapatkan di angkringan purwokerto, kalau anda tidak percaya, cobalah anda berkunjung sendiri, saya jamin anda pasti akan di suguhkan dengan budaya berdemokrasi yang khas dan unik yang di tampilkan oleh para proletar dan juga mahasiswa, mereka semua terlihat sangat menikmati suasana, makanan, minuman dan obrolan mereka tentang banyak hal, dari mulai tentang kampus sampai dengan permasalahan-permasalahan sosial-politik bangsa ini. Kalau anda mau mendapatkan pertunjukan yang lebih seru dan menarik, maka cobalah anda untuk lebih lama di tempat tersebut sampai larut malam karena memang suasana akan semakin hangat ketika malam sudah semakin larut, karena semakin malam semakin banyak para aktivis yang berdatangan untuk sekedar nongkrong, ngobrol atau juga menghabiskan malam dengan sisa-sisa energi yang dimiliki.
Bagi saya angkringan memang telah menjadi salah satu budaya bagi masyarakat, sebuah budaya yang mengajarkan kesederhanaan, kebersamaan, dan sikap kritis terhadap keadaan sosial-politik yang terjadi di negeri ini. Atau dengan kata lain, angkringan adalah rumah demokrasi bagi rakyat kecil yang ingin menyampaikan ide, gagasan, dan kritikan-kritikan atas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sebuah ruang diskusi publik ala proletar. Dan ini tentu saja merupakan sebuah media yang sangat bagus dan efektif sebagai sebuah upaya pembangunan masyarakat yang cerdas dan kritis terhadap segala permasalahan sosial-politik yang terjadi di negeri ini.

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi [1] dalam doktrin Manipol USDEK disebut pula sebagai demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang berada dibawah komando Pemimpin Besar Revolusi kemudian dalam doktrin repelita yang berada dibawah pimpinan komando Bapak Pembangunan arah rencana pembangunan daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, terutama dalam lembaga-lembaga negara.[2]
Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal[3]. Ciri demokrasi Pancasila[3]:
  • pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi
  • adanya pemilu secara berkesinambungan
  • adanya peran-peran kelompok kepentingan
  • adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas.
  • Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah.
  • Ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak.
Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelengaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945[4]. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945.

.Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat .

a.Demokrasi langsung.

Demokrasi langsung juga dikenal sebagai demokrasi bersih. Disinilah rakyat memiliki kebebasan secara mutlak memberikan pendapatnya, dan semua aspirasi mereka dimuat dengan segera di dalam satu pertemuan.
Jenis demokrasi ini dapat dipraktekkan hanya dalam kota kecil dan komunitas yang secara relatip belum berkembang, dimana secara fisik memungkinkan untuk seluruh electorate untuk bermusyawarah dalam satu tempat, walaupun permasalahan pemerintahan tersebut bersifat kecil.
Demokrasi langsung berkembang di Negara kecil Yunani kuno dan Roma. Demokrasi ini tidak dapat dilaksanakan di dalam masyarakat yang komplek dan Negara yang besar. demokrasi murni yang masih bisa diambil contoh terdapat diwilayah Switzerland.
Mengubah bentuk demokrasi murni ini masih berlaku di Switzerland dan beberapa Negara yang di dalamnya terdapat bentuk referendum dan inisiatip. Dibeberapa Negara sangat memungkinkan bagi rakyat untuk memulai dan mengadopsi hukum, bahkan untuk mengamandemengkan konstitusional dan menetapkan permasalahan public politik secara langsung tampa campur tangan representative.

B.Demokrasi tidak langsung
 
An indirect democracy can best be described as a form of democracy in which the citizens elect government officials but following this election have little or no input as to governmental decisions made by those officials. Sebuah demokrasi tidak langsung terbaik dapat digambarkan sebagai sebuah bentuk demokrasi di mana warga negara terpilih pejabat pemerintah, tetapi setelah pemilihan ini memiliki sedikit atau tidak ada masukan untuk keputusan pemerintah yang dibuat oleh para pejabat. Thus government officials are essentially allowed to make all decisions free from any further supervision or review by the people except by another election in which the candidate or official is directly reviewed rather than his decisions. Dengan demikian pejabat pemerintah pada dasarnya diperbolehkan untuk membuat semua keputusan bebas dari pengawasan lebih lanjut atau review oleh orang lain kecuali dengan pemilu di mana calon atau resmi langsung terakhir bukan keputusannya. The actual decision making process of government is always left in the hands of the government and thus it is possible the decisions remain in effect long after the government official no longer holds office. Keputusan yang sebenarnya proses pembuatan pemerintahan selalu di tangan pemerintah dan dengan demikian adalah mungkin keputusan tetap berlaku lama setelah pejabat pemerintah tidak lagi memegang kantor. This system of democracy is considered to be “indirect” because it is based on a common assumption by the citizen that (1) promises made by the officials during election will, in fact, be the course of action the government will actually follow and (2) that the official who is elected by the citizens will, in the course of his decisions, always reflect the values, desires and goals of those who elected him thus requiring no further supervision by the citizen over his actions and decisions. Sistem demokrasi dianggap "tidak langsung" karena didasarkan pada asumsi umum oleh warga yang (1) janji yang dibuat oleh pejabat selama pemilu akan, pada kenyataannya, menjadi tindakan pemerintah benar-benar akan mengikuti dan ( 2) bahwa pejabat yang dipilih oleh warga akan, dalam keputusannya, selalu mencerminkan nilai-nilai, keinginan dan tujuan mereka yang dipilih dia sehingga tidak memerlukan pengawasan lebih lanjut oleh warga atas tindakan dan keputusan. In order for indirect democracy to work, the government officials therefore must always put their personal values, desires and goals subservient to those of the citizens who elected them. Agar demokrasi tidak langsung untuk bekerja, para pejabat pemerintah karena itu selalu harus menempatkan nilai-nilai pribadi mereka, keinginan dan tujuan tunduk kepada orang-orang dari warga yang memilih mereka. If, as is more and more the case today, the officials do not do this, then indirect democracy fails because the assumptions upon which it is based no longer are effective in controlling government decisions. Jika, seperti yang lebih dan lebih kasus hari ini, para pejabat tidak melakukan ini, maka demokrasi tidak langsung gagal karena asumsi atas mana hal itu didasarkan tidak lagi efektif dalam mengendalikan keputusan pemerintah.
 

c.Referendum.

Sebuah referendum (juga dikenal sebagai plebisit atau pertanyaan pemungutan suara) adalah langsung suara di mana sebuah seluruh pemilih diminta untuk menerima atau menolak proposal tertentu. This may result in the adoption of a new constitution , a constitutional amendment , a law , the recall of an elected official or simply a specific government policy. Hal ini dapat mengakibatkan penerapan baru konstitusi , sebuah amandemen konstitusi , sebuah hukum , yang mengingat dari pejabat terpilih atau hanya kebijakan pemerintah yang spesifik. It is a form of direct democracy . Ini adalah bentuk demokrasi langsung

Terminologi

The word plebiscite comes from the Latin plebiscita , which originally meant a decree of the Concilium Plebis , the popular assembly of the Roman Republic . Referendums and referenda are both commonly used as plurals of referendum . Plebisit berasal dari kata bahasa Latin plebiscita, yang asalnya berarti sebuah Keputusan Plebis Concilium , perakitan populer dari Republik Romawi . Referendum dan referendum keduanya umum digunakan sebagai bentuk jamak dari referendum. However, the use of referenda is deprecated by the Oxford English Dictionary , which advises that: Namun, penggunaan referendum sudah ditinggalkan oleh Oxford Dictionary Inggris , yang menyarankan bahwa:
" Referendums is logically preferable as a plural form meaning ballots on one issue (as a Latin gerund , referendum has no plural). Referendum secara logika lebih baik sebagai bentuk jamak yang berarti suara pada satu isu (sebagai bahasa Latin gerund , referendum tidak jamak). The Latin plural gerundive referenda , meaning things to be referred , necessarily connotes a plurality of issues. Jamak bahasa Latin gerund referendum, yang berarti hal yang harus disebut, selalu berkonotasi sejumlah isu. "
In the United States, a plebiscite is typically known as an initiative when originating in a petition of ordinary citizens, and as a referendum only if it consists of a proposal referred to voters by the legislature. Di Amerika Serikat, plebisit biasanya dikenal sebagai inisiatif saat yang berasal dari sebuah petisi warga biasa, dan sebagai referendum hanya jika terdiri dari proposal dimaksud pemilih oleh legislatif. A plebiscite can be considered a kind of election and is often referred to as such in the US (an election literally means a choice). Sebuah plebisit dapat dianggap sebagai semacam pemilu dan sering disebut seperti di AS (pemilihan secara harfiah berarti pilihan). In other countries, the term election is often reserved for events in which elected representatives are chosen. Di negara lain, pemilihan istilah sering disediakan untuk peristiwa di mana wakil-wakil terpilih dipilih.

  Prosedur dan status

In a first classification by necessity, a referendum may be mandatory , that is, the law (usually the constitution) directs authorities to holding referendums on specific matters (such is the case in amending most constitutions, or impeaching heads of state as well as ratifying international treaties) and are usually binding. Dalam klasifikasi pertama oleh kebutuhan, referendum mungkin wajib, yaitu, hukum (biasanya konstitusi) mengarahkan pihak berwenang untuk referendum berpegangan pada hal-hal tertentu (seperti halnya dalam mengamandemen konstitusi yang paling, atau impeaching kepala negara serta meratifikasi perjanjian internasional) dan biasanya mengikat. A referendum can also be facultative , that is it can be initiated at the will of a public authority (President of the Republic in France and Romania or the Government/Parliament in Greece or Spain) or at the will of the citizens (a petition). Referendum juga dapat fakultatif, yang dapat dimulai pada kehendak otoritas publik (Presiden Republik di Perancis dan Rumania atau Pemerintah / Parlemen di Yunani atau Spanyol) atau pada kehendak warga (petisi) . It can be binding or non-binding. Hal ini dapat mengikat atau tidak mengikat.
A foundational referendum or plebiscite may be drafted by a constituent assembly before being put to voters. Sebuah referendum atau plebisit dasar mungkin dirancang oleh majelis konstituante sebelum dimasukkan ke pemilih. In other circumstances a referendum is usually initiated either by a legislature or by citizens themselves by means of a petition. Dalam keadaan lain referendum biasanya dimulai baik oleh legislatif atau oleh warga sendiri dengan cara permohonan. The process of initiating a referendum by petition is known as the popular or citizens initiative . Proses memulai referendum dengan petisi dikenal sebagai orang yang populer atau warga inisiatif . In the United States the term referendum is often reserved for a direct vote initiated by a legislature while a vote originating in a petition of citizens is referred to as an "initiative", "ballot measure" or "proposition." Di Amerika Serikat referendum istilah sering disediakan untuk pemungutan suara secara langsung diprakarsai oleh legislatif sementara suara yang berasal dari sebuah petisi warga disebut sebagai "inisiatif", "mengukur suara" atau "proposisi."
In countries in which a referendum must be initiated by parliament, it is sometimes mandatory to hold a binding referendum on certain proposals, such as constitutional amendments. Di negara-negara di mana referendum harus diprakarsai oleh parlemen, kadang-kadang wajib untuk mengadakan referendum yang mengikat pada proposal tertentu, seperti amandemen konstitusi. In countries, such as the United Kingdom, in which referendums are neither mandatory nor binding there may, nonetheless, exist an unwritten convention that certain important constitutional changes will be put to a referendum and that the result will be respected. Di negara-negara, seperti Inggris, di mana referendum yang tidak wajib dan tidak mengikat mungkin ada, namun, ada sebuah konvensi tidak tertulis bahwa beberapa perubahan konstitusi penting akan dihukum referendum dan hasilnya akan dihormati.
By nature of their effects, referendums may be either binding or non-binding . Secara alami efek mereka, referendum dapat berupa mengikat atau tidak mengikat. A non-binding referendum is merely consultative or advisory. Sebuah referendum tidak mengikat hanya konsultatif atau penasihat. It is left to the government or legislature to interpret the results of a non-binding referendum and it may even choose to ignore them. Hal ini diserahkan kepada pemerintah atau legislatif untuk menginterpretasikan hasil referendum tidak mengikat dan bahkan dapat memilih untuk mengabaikan mereka. This is particularly the case in states that follow Westminster conventions of parliamentary sovereignty. Hal ini terutama terjadi di negara-negara yang mengikuti konvensi Westminster kedaulatan parlemen. In New Zealand, for example, citizen-initiated referendum (CIR) questions are broad statements of intent, not detailed laws. Di Selandia Baru, misalnya, warga-dimulai referendum (CIR) pertanyaan adalah pernyataan luas dari niat, bukan hukum-hukum detail. Following a referendum vote, parliament itself has the sole power to draft, debate and pass enabling legislation if it so chooses, and thus far, New Zealand governments have chosen to ignore completely two of the three proposals that have succeeded in forcing a vote since the CIR device was created in 1993. Setelah pemungutan suara referendum, parlemen itu sendiri memiliki kekuatan tunggal untuk draft, perdebatan dan lulus undang-undang memungkinkan jika demikian memilih, dan sejauh ini, pemerintah Selandia Baru telah memilih untuk mengabaikan sepenuhnya dua dari tiga proposal yang telah berhasil memaksa pemungutan suara sejak CIR perangkat diciptakan pada tahun 1993. The third, a series of proposals about criminal justice, prompted some minor reforms only; it too was largely ignored. Yang ketiga, serangkaian proposal tentang peradilan pidana, membuat beberapa reformasi kecil saja; juga diabaikan. Matt Qvortrup in his 'Supply-side Politics (Centre for Policy Studies 2007) argues that this led to a disuse of the New Zealand device. Matt Qvortrup dalam 'sisi penawaran Politik (Pusat Studi Kebijakan 2007) berpendapat bahwa hal ini menyebabkan tidak digunakannya perangkat Selandia Baru. While three petitions were launched in 2007, there was only one in 2004 and 2005, and none in 2006 and 2008 thus far. Sementara tiga petisi diluncurkan pada 2007, hanya ada satu pada tahun 2004 dan 2005, dan tidak ada pada tahun 2006 dan 2008 sejauh ini. Only one of these have yet achieved the necessary signature target to force a vote, the overwhelming result (87% opposed) of which was largely ignored by the government. [ citation needed ] However, according to the New Zealand Election Study, [ 1 ] 77 percent of voters believe that the citizen initiated referendum make the politicians more accountable. Hanya satu ini belum mencapai target tanda tangan diperlukan untuk memaksa pemungutan suara, hasil luar biasa (87% menentang) yang diabaikan oleh pemerintah [. rujukan? ] Namun, menurut studi Selandia Baru Pemilu, [1] 77 persen pemilih percaya bahwa referendum warga memulai membuat politisi lebih akuntabel. Trust in politicians has grown by almost 20 percent since the introduction of the device, although that can be more plausibly attributed to the change in electoral system that occurred at the same time. Kepercayaan pada para politisi telah tumbuh hampir 20 persen sejak pengenalan perangkat, meskipun dapat lebih masuk akal dihubungkan dengan perubahan dalam sistem pemilu yang terjadi pada waktu yang sama.
In most referendums it is sufficient for a measure to be approved by a simple majority of voters in order for it to be carried. Dalam referendum kebanyakan sudah cukup untuk ukuran harus disetujui oleh mayoritas sederhana dari pemilih dalam rangka untuk itu harus dilakukan. However, a referendum may also require the support of a super-majority , such as two-thirds of votes cast. Namun, referendum juga mungkin memerlukan dukungan dari mayoritas super , seperti dua-pertiga suara yang diberikan. In Lithuania certain proposals must be endorsed by a three-quarters majority (among them, any proposal to amend article 148 of the Lithuanian Constitution, which states, "Lithuania is an independent and democratic republic"). Dalam Lithuania proposal tertentu harus disetujui oleh mayoritas tiga perempat (di antara mereka, setiap usulan untuk mengubah pasal 148 Konstitusi Lithuania, yang menyatakan, "Lithuania adalah sebuah republik yang independen dan demokratis").
In some countries, including Italy, there is also a requirement that there be a certain minimum turn-out of the electorate in order for the result of a referendum to be considered valid. Di beberapa negara, termasuk Italia, ada juga persyaratan bahwa harus ada minimum tertentu berubah-keluar dari pemilih agar hasil referendum yang akan dianggap sah. This is intended to ensure that the result is representative of the will of the electorate and is analogous to the quorum required in a committee or legislature. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hasilnya adalah wakil dari kehendak pemilih dan analog dengan kuorum yang dibutuhkan dalam sebuah komite atau legislatif.
The franchise in a referendum is not necessarily the same as that for elections . Para waralaba dalam sebuah referendum belum tentu sama dengan bahwa untuk pemilu . For example, in Ireland , only citizens may vote in a constitutional referendum, whereas citizens of the United Kingdom are also entitled to vote in general elections . [ 2 ] Misalnya, di Irlandia , warga hanya dapat memilih dalam referendum konstitusi, sedangkan warga Inggris juga berhak untuk memilih dalam pemilihan umum . [2]

  Referendum menurut negara.

Australia

Approval in a referendum is necessary in order to amend the Australian constitution . Persetujuan dalam sebuah referendum yang diperlukan dalam rangka untuk mengubah konstitusi Australia . A bill must first be passed by both houses of Parliament or, in certain limited circumstances, by only one house of Parliament, and is then submitted to a referendum. RUU A pertama harus dilalui oleh kedua majelis Parlemen atau, dalam keadaan terbatas tertentu, dengan hanya satu rumah Parlemen, dan kemudian diserahkan kepada referendum. If a majority of those voting, as well as separate majorities in each of a majority of states, (and where appropriate a majority of people in any affected state) vote in favour of the amendment, it is presented for Royal Assent , given in the Queen's name by the Governor-General . Jika mayoritas suara mereka, serta mayoritas terpisah di masing-masing mayoritas negara, (dan bila perlu mayoritas orang di setiap negara yang terkena dampak) suara mendukung amandemen, itu disajikan untuk persetujuan Royal , diberikan dalam Ratu nama oleh Gubernur Jenderal . Due to the specific mention of referendums in the Australian constitution, non-constitutional referendums are usually termed plebiscites in Australia. Karena menyebutkan spesifik dari referendum dalam konstitusi Australia, non-konstitusional referendum biasanya disebut plebisit di Australia.

  Kanada

Referendums are rare in Canada and only three have ever occurred at the federal level. Referendum jarang terjadi di Kanada dan hanya tiga yang pernah terjadi di tingkat federal. The most recent was a referendum in 1992 on a package of proposed constitutional measures known as the Charlottetown Accord . Yang paling baru adalah referendum pada tahun 1992 atas paket tindakan konstitusional yang diusulkan yang dikenal sebagai Accord Charlottetown . Although the Constitution of Canada does not expressly require that amendments be approved by referendum, some argue that, in light of the precedent set by the Charlottetown Accord referendum, this may have become a constitutional convention . Meskipun Konstitusi Kanada tidak secara jelas mensyaratkan bahwa amandemen harus disetujui oleh referendum, beberapa berpendapat bahwa, dalam terang preseden yang ditetapkan oleh referendum Charlottetown Accord, ini mungkin telah menjadi konvensi konstitusional .
A referendum can also occur at the provincial level. Referendum bisa juga terjadi di tingkat provinsi. The 1980 and 1995 referendums on the secession of Québec are notable cases. Para 1980 dan 1995 referendum pada pemisahan diri dari Quebec kasus terkenal. In conjunction with the provincial election in 2007, the province of Ontario voted on a mixed-member proportional representation electoral system and British Columbia held two consecutive referendums on BC-STV in 2005 and 2009. Dalam hubungannya dengan pemilihan provinsi pada tahun 2007, provinsi Ontario memberikan suara pada sistem perwakilan proporsional campuran-anggota pemilihan dan British Columbia dua referendum yang diadakan berturut-turut pada BC-STV pada tahun 2005 dan 2009.

Chili

There have been three plebiscites and one "consultation" in Chilean history. Ada tiga plebisit dan satu "konsultasi" dalam sejarah Chili. In 1925, a plebiscite was held over a new constitution that would replace a semi-parliamentary system with a presidential one. Pada tahun 1925, plebisit diadakan atas konstitusi baru yang akan menggantikan sistem semi-parlementer dengan satu presiden. The "Yes" vote won overwhelmingly, with 95% of the vote. "Yes" suara menang sangat banyak, dengan 95% suara.
In 1978, after the United Nations protested against Pinochet 's régime, the country's military government held a national consultation, which asked if people supported Pinochet's rule. Pada tahun 1978, setelah PBB protes terhadap Pinochet 's rezim, pemerintah militer negara itu mengadakan konsultasi nasional, yang ditanya apakah rakyat mendukung pemerintahan Pinochet. The "Yes" vote won with 74%, although the results have been questioned. "Yes" menang dengan suara 74%, meskipun hasilnya telah dipertanyakan.
Another constitutional plebiscite was held in 1980. Lain plebisit konstitusi diadakan pada tahun 1980. The "Yes" won with 68.5%, prolonging Pinochet's term until 1989 and replacing the 1925 Constitution with a new one still used today. "Yes" menang dengan 68,5%, memperpanjang jangka Pinochet sampai tahun 1989 dan mengganti UUD 1925 dengan yang baru masih digunakan sampai sekarang. The results of this plebiscite have also been questioned by Pinochet's opponents. Hasil jajak pendapat ini juga telah dipertanyakan oleh lawan-lawan Pinochet.
In a historical plebiscite held in 1988, 56% voted to end the military régime. Dalam sejarah plebisit diadakan di tahun 1988, 56% memilih untuk mengakhiri rezim militer. The next year, yet another plebiscite was held for constitutional changes for the transition to a democratic government (the "Yes" vote won with 91%). Tahun berikutnya, namun jajak pendapat lain diadakan untuk perubahan konstitusi untuk transisi ke pemerintahan demokratis ("Yes" menang dengan suara 91%).
There have been several referendums in individual municipalities in Chile since the return to civilian rule in 1990. Ada beberapa kota referendum individu di Chili sejak kembali ke pemerintahan sipil pada tahun 1990. A referendum, which took place on 2006 in Las Condes , over the construction of a mall was noteworthy for being the first instance in Chilean history where electronic voting machines were used. Sebuah referendum, yang berlangsung pada 2006 di Las Condes , atas pembangunan mal adalah penting untuk menjadi contoh pertama dalam sejarah Chili di mana mesin voting elektronik yang digunakan.

  Costa Rica , Kosta Rika

October 7, 2007 the first referendum held in Costa Rica was to approve or reject the free trade agreement with Central America , Dominican Republic (Costa Rica already has FTAs with the latter) and the United States known as the Dominican Republic – Central America Free Trade Agreement (DR-CAFTA). 7 Oktober 2007 referendum pertama diadakan di Kosta Rika adalah untuk menyetujui atau menolak perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Tengah , Republik Dominika (Kosta Rika sudah memiliki FTA dengan yang kedua) dan Amerika Serikat dikenal sebagai Republik Dominika - Amerika Tengah Perdagangan Bebas Perjanjian (DR-CAFTA).
It was very narrowly approved (49.030 votes). Itu sangat sempit disetujui (49,030 suara). Results were 51.62% voted in favour and 48.38% against it. Hasilnya 51,62% suara mendukung dan 48,38% terhadap itu. It is currently the only free trade agreement in the world that has been approved on a referendum. Saat ini hanya perjanjian perdagangan bebas di dunia yang telah disetujui pada referendum.
From 2008 to 2010 conservative groups, linked to religious institutions, managed to collect 150,000 signatures to call a referendum to decline unions between same-sex couples. Dari 2008-2010 kelompok-kelompok konservatif, terkait dengan lembaga-lembaga keagamaan, berhasil mengumpulkan 150.000 tanda tangan untuk memanggil referendum untuk menolak serikat antara pasangan berjenis kelamin sama. The Supreme Elections Tribunal (TSE) had scheduled the consultation on December 5, 2010. Agung Pemilihan Tribunal (TSE) telah menjadwalkan konsultasi pada tanggal 5 Desember 2010.
However, the Constitutional Chamber of the Supreme Court rejected the referendum stating that "The rights of minorities that arise from anti-majoritarian claims can not be subjected to a referendum process which the majority imposes". Namun, Kamar Konstitusi Mahkamah Agung menolak referendum yang menyatakan bahwa "hak-hak minoritas yang timbul dari anti-mayoritas klaim tidak dapat dikenakan proses referendum yang mayoritas memaksakan". This consideration supports the main argument of those who rejected the consultation considered a violation of human rights, among these gay groups and humanitarian actors. Pertimbangan ini mendukung argumen utama mereka yang menolak konsultasi dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, antara kelompok-kelompok gay dan pelaku kemanusiaan.
The Board further considered that "people who have sex with same sex are a group at disadvantage and discrimination, which requires the support of public authorities for the recognition of their constitutional rights or other legislation". Dewan lebih lanjut menganggap bahwa "orang yang berhubungan seks dengan seks yang sama adalah kelompok dirugikan dan diskriminasi, yang memerlukan dukungan dari otoritas publik untuk pengakuan hak-hak konstitusional mereka atau perundang-undangan lainnya". Decisions of the Constitutional Court are final so the ruling stopped the referendum and opened to the Congress the opportunity to continue discussing the bill on the recognition of homosexual unions. Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final sehingga penguasa berhenti referendum dan dibuka untuk Kongres kesempatan untuk melanjutkan membahas RUU pada pengakuan serikat homoseksual.

Denmark

In Denmark, referendums are held every time new treaties of the European Union have to be approved. Di Denmark, referendum diadakan setiap waktu baru perjanjian Uni Eropa harus disetujui. One sixth of the parliamentary members can force a referendum in certain cases, one third in all cases. Seperenam dari anggota parlemen dapat memaksa referendum dalam kasus-kasus tertentu, sepertiga dalam semua kasus. Because Denmark has a multiparty system , this has happened. Karena Denmark memiliki sistem multipartai , hal ini terjadi. However, it has been the norm to hold a referendum with every new EU treaty, even when more than five sixths can be found. Namun, telah menjadi norma untuk menyelenggarakan referendum dengan setiap perjanjian baru Uni Eropa, bahkan ketika lebih dari 5 / 6 dapat ditemukan. Recently, the Danish government was highly criticized when it did not hold a referendum regarding the controversial Lisbon treaty . Baru-baru ini, pemerintah Denmark sangat dikritik ketika tidak mengadakan referendum yang kontroversial mengenai perjanjian Lisbon .
The Constitution of Denmark can be changed only after a referendum. Para Konstitusi dari Denmark dapat diubah hanya setelah referendum.
The present location of the border with Germany was determined by a referendum in 1920 after the German capitulation . Lokasi sekarang dari perbatasan dengan Jerman ditentukan oleh referendum pada tahun 1920 setelah Jerman menyerah . See Schleswig . Lihat Schleswig .

Mesir

On 19 March 2011 a constitutional referendum was held in Egypt , following the Egyptian Revolution of 2011 . Pada 19 Maret 2011 referendum konstitusi digelar di Mesir , setelah Revolusi Mesir 2011 . The reforms made it easier for candidates to run for president, limited the number of presidential terms to two four-year periods, and ensured judicial monitoring of elections. Reformasi membuat lebih mudah bagi kandidat untuk mencalonkan diri sebagai presiden, membatasi jumlah istilah presiden untuk dua periode empat tahun, dan memastikan pemantauan peradilan pemilu.

Hong Kong

Due to discontent towards the proposal of political reform made by the Hong Kong government, the Civic Party and the League of Social Democrats joined together to carry out "Five Constituencies Referendum" in early 2010, by having one Legislative Councillors(from either one of the parties) in each constituency resigned, forcing the government to carry out a by-election, thus giving a chance for all voters to show their will towards universal suffrage and the abolishment of functional constituencies .Quite often, it is refereed as "De facto referendum". Karena ketidakpuasan terhadap usulan reformasi politik yang dibuat oleh pemerintah Hong Kong, yang Partai Civic dan Liga Sosial Demokrat bergabung bersama untuk melaksanakan "Lima Referendum Konstituensi" pada awal 2010, dengan memiliki satu Anggota Dewan Legislatif (dari salah satu dari pihak) dalam setiap pemilihan mengundurkan diri, memaksa pemerintah untuk melaksanakan pemilihan-oleh, sehingga memberikan kesempatan bagi semua pemilih untuk menunjukkan akan mereka terhadap hak pilih universal dan penghapusan konstituen fungsional Cukup sering,. itu adalah wasit sebagai "referendum De facto ".
The Basic Law of Hong Kong does not provide for official referenda, but the pan-democrats hope that by returning the resignees to the Legislative Council, on their manifesto of real political reform in Hong Kong and the abolition of functional constituencies , [ 3 ] the election can be seen as a de-facto referendum and an endorsement of these issues. [ 4 ] Para Hukum Dasar Hong Kong tidak menyediakan untuk referendum resmi, tetapi pan-demokrat berharap bahwa dengan mengembalikan resignees kepada Dewan Legislatif, pada manifesto mereka reformasi politik yang nyata di Hong Kong dan penghapusan konstituen fungsional , [3] yang Pemilu dapat dilihat sebagai referendum de-facto dan persetujuan atas masalah ini. [4]
The original five pan-democrat Legislative Councillors were re-elected, the turnout was much lower than the expectation of the two parties, due to the suppression of pro-Beijing Camp. Lima aslinya pan-demokrat Anggota Dewan Legislatif terpilih kembali, jumlah pemilih jauh lebih rendah dari harapan dari dua pihak, karena penekanan pro-Beijing Camp.

Irak

The current Constitution of Iraq was approved by referendum on 15 October 2005, two years after the United States -led invasion. Arus Konstitusi Irak telah disetujui oleh referendum pada 15 Oktober 2005, dua tahun setelah Amerika Serikat invasi yang dipimpin. The constitution was designed to shift crucial decisions about government, the judiciary and human rights to a future national assembly. Konstitusi ini dirancang untuk mengubah keputusan-keputusan penting tentang pemerintah, peradilan dan hak manusia untuk majelis nasional yang akan datang. It was later modified to provide for the establishment of a committee by the parliament to be elected in December 2005 to consider changes to the constitution in 2006. Ia kemudian dimodifikasi untuk menyediakan untuk pembentukan sebuah komite oleh parlemen yang akan dipilih pada bulan Desember 2005 untuk mempertimbangkan perubahan konstitusi pada tahun 2006.

Irlandia

The current Constitution of Ireland was adopted by plebiscite on 1 July 1937. Arus Konstitusi Irlandia diadopsi oleh plebisit pada tanggal 1 Juli 1937. In Ireland , every constitutional amendment must be approved by referendum; 30 such referendums have occurred so far (from the enactment of the current constitution to the end of 2009). [ 5 ] Constitutional amendments are first adopted by both Houses of the Oireachtas (parliament), submitted to a referendum, and are signed into law by the President . Di Irlandia , setiap amandemen konstitusi harus disetujui oleh referendum; 30 referendum tersebut telah terjadi sejauh ini (dari berlakunya konstitusi saat ini untuk akhir 2009). [5] amandemen Konstitusi yang pertama kali diadopsi oleh kedua Rumah dari Oireachtas (parlemen ), disampaikan kepada referendum, dan ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden . The role of the president is merely ceremonial: she cannot refuse to sign into law an amendment that has been approved in a referendum. Peran presiden hanyalah seremonial: dia tidak bisa menolak untuk menandatangani menjadi undang-undang amandemen yang telah disetujui dalam sebuah referendum. The constitution also provides for a referendum on an ordinary law, known as an ' ordinary referendum '. Konstitusi juga memberikan referendum pada hukum biasa, yang dikenal sebagai ' referendum biasa '. Such a referendum can take place only under special circumstances, and none have yet occurred. Seperti referendum dapat terjadi hanya dalam keadaan khusus, dan tidak belum terjadi. The closest referendum result was 1995's vote to legalise divorce - 50.3% voted "Yes" (to legalise divorce) and 49.7% voted "No." Hasil referendum terdekat adalah suara 1995 untuk mengesahkan perceraian - 50,3% memilih "Ya" (untuk melegalkan perceraian) dan 49,7% memilih "Tidak" Only Ireland held a referendum on the Treaty of Lisbon . Hanya Irlandia mengadakan referendum mengenai Perjanjian Lisbon .

Iceland ,Islandia

Iceland held a referendum on 6 March 2010, to vote for whether or not to repay the Icesave debt to United Kingdom and the Netherlands . Islandia diadakan referendum pada tanggal 6 Maret 2010, untuk memilih apakah atau tidak untuk melunasi Icesave utang untuk Inggris Raya dan Belanda . The people voted against repaying the debt. Orang-orang menentang membayar utang.

  Italia

The constitution of Italy provides for two kinds of binding referendums. Konstitusi Italia menyediakan dua jenis referendum mengikat.
A legislative referendum can be called in order to abrogate a law totally or partially, if requested by 500,000 electors or five regional councils. Sebuah referendum legislatif dapat dipanggil untuk membatalkan hukum total atau sebagian, jika diminta oleh 500.000 pemilih atau lima dewan daerah. This kind of referendum is valid only if at least a majority of electors goes to the polling station. Semacam ini referendum ini hanya berlaku jika setidaknya mayoritas pemilih pergi ke TPS. It is forbidden to call a referendum regarding financial laws or laws relating to pardons or the ratification of international treaties. Hal ini dilarang untuk memanggil referendum mengenai hukum keuangan atau hukum yang berkaitan dengan grasi atau ratifikasi perjanjian internasional.
A constitutional referendum can be called in order to approve a constitutional law or amendment only when it has been approved by the Houses ( Chamber of Deputies and Senate of the Republic ) with a majority of less than two thirds in both or either House, and only at the request of one fifth of the members of either House, or 500,000 electors or five Regional Councils . Sebuah referendum konstitusi dapat dipanggil untuk menyetujui hukum konstitusi atau amandemen hanya bila telah disetujui oleh Rumah ( Kamar Deputi dan Senat Republik ) dengan mayoritas kurang dari dua pertiga di kedua atau Rumah baik, dan hanya atas permintaan seperlima anggota DPR baik, atau 500.000 pemilih atau lima Dewan Daerah . A constitutional referendum is valid no matter how many electors go to the polling station. Sebuah referendum konstitusi berlaku tidak peduli berapa banyak pemilih pergi ke TPS. Any citizen entitled to vote in an election to the Chamber of Deputies may participate in a referendum. Setiap warga negara berhak untuk memilih dalam pemilihan ke Kamar Deputi dapat berpartisipasi dalam referendum.

Netherlands ,Belanda

In principle, national referendums in the Netherlands are not possible by law. Pada prinsipnya, referendum nasional di Belanda tidak mungkin oleh hukum. However, from 2002 until 2005, there was a Temporary Referendum Law in place, which allowed for non-binding referendums, known in Dutch as Volksraadpleging ("People's Consultation"), to be organised for laws already approved by the House of Representatives . Namun, dari tahun 2002 sampai tahun 2005, ada sebuah Undang-Undang Referendum Sementara di tempat, yang memungkinkan untuk non-mengikat referendum, yang dikenal di Belanda sebagai Volksraadpleging ("Konsultasi Rakyat"), akan diselenggarakan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR . No referendum was called based on this law. Referendum Tidak ada disebut berdasarkan hukum ini.
In order to hold the 2005 referendum on the Treaty establishing a Constitution for Europe , a different law was temporarily put in place. Dalam rangka untuk memegang referendum 2005 pada Perjanjian menetapkan suatu Konstitusi untuk Eropa , hukum yang berbeda sementara diberlakukan. That referendum was the first national referendum in the Netherlands in 200 years and it was the result of an initiative proposal by parliamentarians Farah Karimi ( Greens ), Niesco Dubbelboer ( Labour ) and Boris van der Ham ( Democrats ). Bahwa referendum adalah referendum nasional pertama di Belanda dalam 200 tahun dan itu adalah hasil dari usulan inisiatif oleh anggota parlemen Farah Karimi ( Hijau ), Niesco Dubbelboer ( Buruh ) dan Boris van der Ham ( Demokrat ).

New Zealand, Selandia Baru

New Zealand has two types of referendum. Selandia Baru memiliki dua jenis referendum. Government referendums are predominantly either about constitutional issues or alcohol policy (although this has been phased out). Referendum pemerintah sebagian besar adalah baik tentang konstitusi isu atau alkohol kebijakan (meskipun hal ini telah dihapus). There are referendums on other issues, however. Ada referendum tentang isu-isu lain, namun. Furthermore, constitutional issues, such as the establishment of the Supreme Court of New Zealand , need not be done through referendum. Selanjutnya, masalah konstitusional, seperti pembentukan Mahkamah Agung Selandia Baru , tidak perlu dilakukan melalui referendum. New Zealand also has provision for citizens-initiated referendums, although these are non-binding. Selandia Baru juga memiliki ketentuan untuk warga-dimulai referendum, meskipun ini tidak mengikat. The Prime Minister, John Key , has said he will work to raise the number of times referendums are used. Perdana Menteri, John Key , mengatakan ia akan bekerja untuk meningkatkan jumlah referendum kali digunakan.

  Norway Norwegia

The Norwegian Constitution does not mention refendums at all, and as such, referendums are not a part of Norwegian political practice. Konstitusi Norwegia tidak menyebutkan refendums sama sekali, dan dengan demikian, referendum bukan merupakan bagian dari praktek politik Norwegia. However, six advisory referendums have been held in Norway, most notably, the referendums on Norwegian EU membership, and the referendum for dissolving the union with Sweden . Namun, enam referendum penasehat telah diselenggarakan di Norwegia, terutama, referendum tentang keanggotaan Uni Eropa Norwegia, dan referendum untuk melarutkan serikat dengan Swedia . It is worth noting that these referendums, and potential future referendums, although legitimate as part of Norwegian constitutional convention , will not have any legal binding : They will merely be advisory, and the final decision will be taken by the Norwegian parliament, who may choose (albeit it is unlikely) to disregard the spoken will of the Norwegian people. Perlu dicatat bahwa referendum, dan referendum potensial, meskipun sah sebagai bagian dari Norwegia konvensi konstitusional , tidak akan memiliki hukum yang mengikat: Mereka hanya akan menjadi penasihat, dan keputusan akhir akan diambil oleh parlemen Norwegia, yang dapat memilih (meskipun tidak mungkin) untuk mengabaikan akan dibicarakan orang-orang Norwegia.

  Portugal 

In Portugal , a Referendum is a determined proposition presented by the Government, Citzens or Political Organizations that is submitted to the popular pronouncement through a national election . Di Portugal , Referendum adalah proposisi ditentukan disajikan oleh Pemerintah, Citzens atau Organisasi politik yang disampaikan kepada pernyataan populer melalui pemilihan nasional. Until now, there were already three Referendums: abortion, in 1998, when the "No" won; regionalization, in 1998, when the "No" won; abortion, in 2007, where the "Yes" won. Sampai sekarang, sudah ada tiga Referendum: aborsi, pada tahun 1998, ketika "Tidak" menang; regionalisasi, pada tahun 1998, ketika "Tidak" menang; aborsi, pada tahun 2007, di mana "Ya" menang. This referendum was asked because the first referendum on this issue had a low turnout. Referendum ini diminta karena referendum pertama pada masalah ini memiliki pemilih yang rendah.

Rumania

Under the Romanian Constitution of 1991, revised in 2003, there are three situations in which referendums can be held. Di bawah Konstitusi Rumania tahun 1991, direvisi pada tahun 2003, ada tiga situasi di mana referendum dapat diselenggarakan. Article 90 of the Constitution establishes a facultative and non-binding referendum, which the President can initiate on matters of principle. Pasal 90 dari Konstitusi menetapkan referendum fakultatif dan tidak mengikat, yang Presiden dapat memulai pada hal-hal prinsip. Article 95 establishes a mandatory and binding referendum for the impeachment of the President in case he is deemed guilty of disobeying the Constitution. Pasal 95 menetapkan referendum wajib dan mengikat untuk impeachment Presiden dalam hal dia dianggap bersalah melanggar konstitusi. Article 151 also establishes a mandatory and binding referendum on approving Constitutional amendments. Pasal 151 juga menetapkan referendum wajib dan mengikat menyetujui amandemen Konstitusi. This last provision has been used twice: in adopting the Romanian Constitution in 1991, and amending it in 2003. Ketentuan terakhir telah digunakan dua kali: dalam mengadopsi Konstitusi Rumania pada tahun 1991, dan amandemen di tahun 2003.

Serbia 

The Constitution of the Republic of Serbia was adopted on a referendum held in 28–29 October 2006. Para Konstitusi Republik Serbia diadopsi pada referendum yang diadakan di 28-29 Oktober 2006. The constitutional referendum passed with 3,521,724 voting a 53.04% majority. Referendum konstitusi berlalu dengan 3.521.724 suara mayoritas 53,04%. 3,645,517 or 54.91% voted on the referendum, which made it legitimate. 3.645.517 atau 54,91% memberikan suara pada referendum, yang membuatnya sah.

Singapura

According to the Constitution of Singapore , a referendum can be held in a few circumstances, including situations when a constitutional amendment passed by the Parliament is rejected by the President, or when the nation's sovereignty needs to be decided (ie merger or incorporation into other countries). Menurut Konstitusi Singapura , referendum dapat diselenggarakan dalam beberapa keadaan, termasuk situasi ketika sebuah amandemen konstitusi yang disahkan oleh DPR ditolak oleh Presiden, atau ketika kedaulatan bangsa perlu memutuskan (merger yaitu atau disatukan ke dalam negara-negara lain ). There has been only one referendum in Singapore to date, which is the 1962 national referendum , deciding on the merger of Singapore into Malaysia. Hanya ada satu referendum di Singapura sampai saat ini, yang merupakan referendum nasional 1962 , memutuskan penggabungan Singapura ke Malaysia. Singapore was eventually forced to secede from Malaysia and declared independence, which had not even been an option in the referendum, on 9 August 1965. Singapura akhirnya dipaksa untuk memisahkan diri dari Malaysia dan menyatakan kemerdekaan, yang bahkan tidak menjadi pilihan dalam referendum, pada tanggal 9 Agustus 1965. Hence, Singapore became the only country to become independent against its own will. Oleh karena itu, Singapura menjadi satu-satunya negara untuk menjadi independen terhadap akan sendiri.

Swedia

The Constitution of Sweden provides for both binding and non-binding referendums. [ citation needed ] Since the introduction of parliamentary democracy, six referendums have been held: the first was about alcohol prohibition in 1922, and the most recent was about euro membership in 2003. Para Konstitusi Swedia memberikan referendum baik mengikat dan tidak mengikat [. rujukan? ] Sejak diperkenalkannya demokrasi parlementer, enam referendum telah diadakan: yang pertama adalah tentang alkohol larangan pada tahun 1922, dan yang paling terbaru adalah sekitar Euro keanggotaan pada tahun 2003 . All have been non-binding, consultative referendums. Semua telah tidak mengikat, referendum konsultatif. Two, in 1957 and 1980, were multiple-choice referendums. Dua, pada tahun 1957 dan 1980, adalah pilihan ganda referendum.

Swiss

In Switzerland Swiss voters can demand a binding referendums at federal, cantonal and municipal level. Di Swiss Swiss pemilih dapat menuntut referendum yang mengikat di tingkat federal, kanton dan kota. They are a central feature of Swiss political life. Mereka adalah fitur utama dari kehidupan politik di Swiss. It is not the government's choice whether or when a referendum is held, but it is a legal procedure regulated by the Swiss constitution. Ini bukan pilihan pemerintah apakah atau ketika referendum diadakan, tetapi prosedur hukum yang diatur oleh konstitusi Swiss. There are two types of referendums: Ada dua jenis referendum:
  • Facultative referendum : Any federal law, certain other federal resolutions, and international treaties that are ongoing in nature, or any change to Swiss law may be subject to referendum if at least 50,000 people or eight cantons have petitioned to do so within 100 days. Referendum fakultatif: Setiap hukum federal, resolusi tertentu federal lainnya, dan perjanjian internasional yang sedang berlangsung di alam, atau perubahan hukum Swiss dapat dikenakan referendum jika setidaknya 50.000 orang atau delapan kanton-kanton telah mengajukan petisi untuk melakukannya dalam 100 hari. Within cantons and municipalities, the required number of people is smaller, and there may be additional causes for a facultative referendum, eg, expenditures that exceed a certain amount of money. Dalam kanton dan kota, jumlah yang diperlukan orang adalah kecil, dan mungkin ada penyebab tambahan untuk referendum fakultatif, misalnya, pengeluaran yang melebihi jumlah uang tertentu. The facultative referendum is the most common type of referendum, and it is mostly carried out by political parties or by interest groups. Referendum fakultatif adalah jenis yang paling umum dari referendum, dan sebagian besar dilakukan oleh partai politik atau kelompok kepentingan.
  • Obligatory referendum : There must be a referendum on any amendments to the constitution and on any joining of a multinational community or organization for collective security. Referendum Wajib: Harus ada referendum amandemen konstitusi dan pada setiap bergabung dari sebuah komunitas atau organisasi multinasional untuk keamanan kolektif. In many municipalities, expenditures that exceed a certain amount of money also are subject to the obligatory referendum. Di banyak kota, pengeluaran yang melebihi jumlah tertentu uang juga tunduk pada referendum wajib. Constitutional amendments are proposed by the parliament or by the cantons or by citizens' initiatives. Amandemen konstitusi yang diusulkan oleh parlemen atau oleh kanton-kanton atau dengan inisiatif warga. Citizen's initiatives at the federal level need to collect 100,000 valid signatures within 18 months, and must not contradict international laws or treaties. Inisiatif warga di tingkat federal kebutuhan untuk mengumpulkan tanda tangan 100.000 berlaku dalam waktu 18 bulan, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional atau perjanjian. Often, parliament elaborates a counter-proposal to an initiative, leading to a multiple-choice referendum. Seringkali, parlemen menguraikan proposal kontra-untuk inisiatif, yang mengarah ke referendum pilihan ganda. Very few such initiatives pass the vote, but more often, the parliamentary counter proposal is approved. Sangat sedikit inisiatif seperti melewati suara, tetapi lebih sering, proposal counter parlemen disetujui.
The possibility of facultative referendums forces the parliament to search for a compromise between the major interest groups. Kemungkinan referendum fakultatif kekuatan parlemen untuk mencari kompromi antara kelompok kepentingan utama. In many cases, the mere threat of a facultative referendum or of an initiative is enough to make the parliament adjust a law. Dalam banyak kasus, ancaman hanya dari referendum fakultatif atau inisiatif adalah cukup untuk membuat parlemen menyesuaikan hukum.
The referendums are said, by their adversaries, to slow politics down. Referendum yang mengatakan, dengan musuh-musuh mereka, untuk memperlambat politik bawah. On the other hand, empirical scientists, eg Bruno S. Frey among many, show that this and other instruments of citizens' participation, direct democracy, contribute to stability and happiness. Di sisi lain, para ilmuwan empiris, misalnya Bruno S. Frey antara banyak, menunjukkan bahwa ini dan instrumen lain, demokrasi partisipasi langsung warga negara, memberikan kontribusi untuk stabilitas dan kebahagiaan.
The votes on referendums are always held on a Sunday, typically three or four times a year, and in most cases, the votes concern several referendums at the same time, often at different political levels (federal, cantonal, municipal). Suara pada referendum selalu diadakan pada hari Minggu, biasanya tiga atau empat kali setahun, dan dalam kebanyakan kasus, suara keprihatinan beberapa referendum pada saat yang sama, sering pada tingkat politik yang berbeda (federal, kanton, kota). Referendums are also often combined with elections. Referendum juga sering dikombinasikan dengan pemilu. The percentage of voters is around 40% to 50%, unless there is an election. Persentase pemilih adalah sekitar 40% sampai 50%, kecuali ada pemilihan. The decisions made in referendums tend to be conservative. Keputusan yang dibuat dalam referendum cenderung konservatif. Citizens' initiatives are usually not passed. Inisiatif warga biasanya tidak lulus. The federal rule and referendums have been used in Switzerland since 1848. Aturan federal dan referendum telah digunakan di Swiss sejak tahun 1848.

Britania Raya

Although Acts of Parliament may permit referendums to take place, the doctrine of parliamentary sovereignty means any Act of Parliament giving effect to a referendum result could be reversed by a subsequent Act of Parliament. Meskipun Kisah Parlemen dapat mengizinkan referendum berlangsung, doktrin kedaulatan parlemen berarti setiap Undang-undang Parlemen memberikan efek ke hasil referendum bisa dibalik oleh Undang-Undang berikutnya Parlemen. As a result, referendums in the United Kingdom cannot be constitutionally binding, although they will usually have a persuasive political effect. Akibatnya, referendum di Inggris tidak dapat konstitusional yang mengikat, meskipun mereka biasanya akan memiliki efek politik yang persuasif.
Referendums are rare; only two have been put to the entire UK electorate. Referendum jarang terjadi; hanya dua telah diajukan kepada pemilih seluruh Inggris. The first was the United Kingdom European Communities membership referendum, 1975 , which was held two years after British accession to the European Economic Community to gauge support for continued membership. Yang pertama adalah Inggris Eropa Masyarakat referendum keanggotaan, 1975 , yang diselenggarakan dua tahun setelah aksesi Inggris untuk Masyarakat Ekonomi Eropa untuk mengukur dukungan untuk melanjutkan membership. The second was the United Kingdom Alternative Vote referendum, 2011 . Yang kedua adalah Inggris Alternatif Vote referendum, 2011 . This was to vote on changing the ' First Past the Post ' system to an alternative electoral system , the Alternative Vote . Ini untuk memilih mengubah ' Pertama Melewati Post 'sistem untuk alternatif sistem pemilu , para Vote Alternatif .
Referendums have been held in individual parts of the United Kingdom on issues relating to devolution in Scotland and Wales , an elected Mayor of London and a Greater London Authority for Greater London , a regional assembly for the North-East of England and the constitutional status and governance of Northern Ireland . Referendum telah diadakan di bagian-bagian individu dari Inggris pada isu-isu yang berkaitan dengan devolusi di Skotlandia dan Wales , sebuah terpilih Walikota London dan Greater London Authority untuk Greater London , perakitan regional untuk Utara-Timur dari Inggris dan status konstitusional dan pemerintahan Irlandia Utara . Since 1973, the year of the first such plebiscite, there have been nine major referendums. Sejak tahun 1973, tahun plebisit yang pertama, sudah ada sembilan referendum utama.
In 2004, Her Majesty's Government promised a UK-wide referendum on the new European Constitution , but this was postponed in 2005 following the defeats of the French and Dutch referendums. Pada tahun 2004, Pemerintah Her Majesty menjanjikan referendum Inggris-lebar pada baru Konstitusi Eropa , tapi ini ditunda pada tahun 2005 menyusul kekalahan dari Prancis dan Belanda referendum. Due to the replacement of the European Constitution with the Treaty of Lisbon , there was no obligation for a referendum. Karena penggantian Konstitusi Eropa dengan Perjanjian Lisbon , tidak ada kewajiban bagi referendum. Referendums have also been proposed, but not held, on the replacement of the pound sterling with the euro as the currency of the United Kingdom. Referendum juga telah diusulkan, tetapi tidak diadakan, pada penggantian Poundsterling dengan euro sebagai mata uang dari Britania Raya. The present Scottish Government , a Scottish National Party administration, wishes to hold a referendum on Scottish Independence between late 2013 and 2016. Saat ini Pemerintah Skotlandia , sebuah Partai Nasional Skotlandia administrasi, ingin mengadakan referendum kemerdekaan Skotlandia antara tahun 2013 akhir dan 2016. As it is now a majority government , the referendum can pass through the Scottish Parliament unhindered. Seperti sekarang sebuah pemerintah mayoritas , referendum dapat melewati Parlemen Skotlandia tanpa hambatan. The Westminster government has also indicated that it will facilitate such a referendum. [ 6 ] Pemerintah Westminster juga telah menunjukkan bahwa hal itu akan memfasilitasi semacam referendum. [6]
At the local level, the Government has put proposals for directly-elected mayors to several towns by referendum. Di tingkat lokal, Pemerintah telah mengajukan proposal untuk walikota langsung terpilih untuk beberapa kota melalui referendum. The 1972 Local Government Act also contains a little-used provision that allows non-binding local referendums on any issue to be called by small groups of voters. Strathclyde Regional Council held a postal referendum in 1994 on whether control of water and sewerage services should be transferred to appointed boards: this was largely a political tactic, since this was the policy of the UK Government at the time. UU 1972 Pemerintah lokal juga memuat ketentuan yang digunakan sedikit-yang memungkinkan pengguna non-mengikat referendum lokal pada masalah apapun yang akan dipanggil oleh kelompok-kelompok kecil pemilih. Strathclyde Daerah Dewan mengadakan referendum pada tahun 1994 pada pos apakah kontrol air dan layanan pembuangan kotoran harus ditransfer ke papan ditunjuk: ini adalah sebagian besar merupakan taktik politik, karena ini adalah kebijakan Pemerintah Inggris pada waktu itu. The UK Parliament enacted the legislation anyway, and it came into force on 1 April 1996. Parlemen Inggris memberlakukan undang-undang pula, dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 1996.

  Amerika Serikat

In the United States, the term "referendum" typically refers to a popular vote originated by petition to overturn legislation already passed at the state or local levels (mainly in the western United States). Di Amerika Serikat, "referendum" Istilah biasanya mengacu pada popular vote berasal dengan petisi untuk membatalkan undang-undang yang sudah disahkan di tingkat negara bagian atau lokal (terutama di Amerika Serikat bagian barat). In industrial cities and regions, it refers to internal, union organization in terms of electing delegates or approving a collective bargaining agreement. Di kota-kota industri dan wilayah, itu merujuk kepada internal, serikat organisasi dalam hal pemilihan delegasi atau menyetujui perundingan bersama kesepakatan. By contrast, " initiatives " and "legislative referrals" consist of newly drafted legislation submitted directly to a popular vote as an alternative to adoption by a legislature. Sebaliknya, " inisiatif "dan" rujukan legislatif "terdiri dari undang-undang baru disusun diserahkan langsung ke pemungutan suara populer sebagai alternatif untuk adopsi oleh legislatif. Collectively, referendums and initiatives in the United States are commonly referred to as ballot measures, initiatives, or propositions. Secara kolektif, referendum dan inisiatif di Amerika Serikat yang sering disebut sebagai langkah-langkah pemungutan suara, inisiatif, atau proposisi.
There is no provision for the holding of referendums at the federal level in the United States; indeed, there is no national electorate of any kind. Tidak ada ketentuan untuk penyelenggaraan referendum di tingkat federal di Amerika Serikat, memang, tidak ada pemilih nasional apapun. The United States constitution does not provide for referendums at the federal level. Konstitusi Amerika Serikat tidak memberikan referendum di tingkat federal. A constitutional amendment would be required to allow it. Sebuah amandemen konstitusional akan diperlukan untuk memungkinkan. However, the constitutions of 24 states (principally in the West) and many local and city governments provide for referendums and citizen's initiatives. Namun, konstitusi 24 negara bagian (terutama di Barat) dan pemerintah daerah dan kota yang memberikan referendum dan inisiatif warga negara.

  Uruguay

The Uruguayan constitution allows citizens to challenge laws approved by Parliament by use of a referendum or to propose changes to the Constitution by the use of a plebiscite. Konstitusi Uruguay memungkinkan warga negara untuk menantang undang-undang yang disetujui oleh Parlemen dengan menggunakan referendum atau mengusulkan perubahan konstitusi dengan menggunakan plebisit. This right has been used a few times in the past 15 years: to confirm an amnesty to members of the military who violated human rights during the military regime (1973–1985), to stop privatization of public utilities companies, to defend pensioners' incomes, and to protect water resources. Hak ini telah digunakan beberapa kali dalam 15 tahun terakhir: untuk mengkonfirmasi amnesti kepada anggota militer yang melanggar hak asasi manusia selama rezim militer (1973-1985), untuk menghentikan privatisasi perusahaan utilitas publik, untuk mempertahankan pendapatan pensiunan ' , dan untuk melindungi sumber daya air.

Negara-negara lain

  • Brazil: In October 2005, 122 million voters decided to continue to allow the sale of firearms in Brazil. Brasil: Pada bulan Oktober 2005, 122 juta pemilih memutuskan untuk terus memungkinkan penjualan senjata api di Brasil. This referendum was offered by the government as part of a violence minimization initiative known as project disarmament. Referendum ini ditawarkan oleh pemerintah sebagai bagian dari inisiatif minimisasi kekerasan yang dikenal sebagai proyek pelucutan senjata.
  • Croatia held an independence referendum in May, 1991, with a turnout of 80%, of which 93% of the voters opted for independence. Kroasia mengadakan referendum kemerdekaan Mei 1991, dengan kedatangan pemilih 80%, dimana 93% dari pemilih memilih untuk merdeka.
  • East Timor , formerly an autonomous province of Indonesia , held a referendum in October 1999, which led to its independence from Indonesia. Timor Timur, sebelumnya sebuah propinsi otonom di Indonesia , mengadakan referendum pada bulan Oktober 1999, yang menyebabkan kemerdekaan dari Indonesia. Around 79% of the voters opted for independence. Sekitar 79% dari pemilih memilih untuk merdeka.
  • Eritrea : In April 1993 nearly 1 million voters (a quarter of the population), cast ballots to become "sovereign and independent" of Ethiopia. Eritrea: Pada April 1993 hampir 1 juta pemilih (seperempat dari populasi), memberikan suara untuk menjadi "yang berdaulat dan merdeka" dari Ethiopia. This vote was the result of thirty years of war by Eritreans during their War of Independence . Suara ini adalah hasil dari tiga puluh tahun perang dengan Eritrea selama mereka Perang Kemerdekaan . The result was a vote for independence by 99.8% of the voters. Hasilnya adalah suara untuk kemerdekaan oleh 99,8% dari pemilih.
  • France: In France a constitutional amendment must be approved by either a super-majority in parliament or by the people in a referendum. Prancis: Di Perancis amandemen konstitusi harus disetujui oleh baik mayoritas super di parlemen atau oleh orang dalam referendum.
  • Iran: In 1979 and after the Islamic Revolution had toppled the Iranian monarchy, a referendum was held to choose the future governing system of the country. Iran: Pada tahun 1979 dan setelah Revolusi Islam telah menggulingkan monarki Iran, referendum diadakan untuk memilih sistem pemerintahan masa depan negara ini. The question was a simple yes or no to the Islamic Republic , a system which combines direct representation with religious authority. Pertanyaan itu sederhana ya atau tidak ke Republik Islam , sistem yang menggabungkan representasi langsung dengan otoritas keagamaan. The Islamic Republic was established after more than 98% of the population voted yes. Para Republik Islam didirikan setelah lebih dari 98% penduduk memilih ya.
  • ' Kashmir' (a state within the territory of British India ): The Security Council of United Nations on the complaint of Government of India concerning the dispute over the State of Jammu and Kashmir passed resolution 47(1948), “that both India and Pakistan desire that the question of the accession of Jammu and Kashmir to India or Pakistan should be decided through the democratic method of a free and impartial plebiscite”. 'Kashmir' (negara dalam wilayah India Inggris ): Dewan Keamanan PBB tentang keluhan Pemerintah India tentang perselisihan Negara Jammu dan Kashmir mengesahkan resolusi 47 (1948), "bahwa baik India dan Pakistan keinginan bahwa pertanyaan dari aksesi Jammu dan Kashmir ke India atau Pakistan harus diputuskan melalui metode demokratis plebisit bebas dan tidak memihak ". It recommended to the Governments of India and Pakistan to restore peace and order in Jammu and Kashmir and provide full freedom to all subjects of the state, to vote on the question of accession. Ini direkomendasikan kepada Pemerintah India dan Pakistan untuk memulihkan perdamaian dan ketertiban di Jammu dan Kashmir dan memberikan kebebasan penuh untuk semua mata pelajaran negara, untuk memilih pada pertanyaan aksesi.
  • Puerto Rico: Three Puerto Rican status referendums (in 1967, 1993, and 1998) have taken place in Puerto Rico to determine whether the insular area should become an independent nation (comprising a republic and an associated republic), apply for statehood , or maintain commonwealth ( Estado Libre Asociado ) status. Puerto Rico: Tiga Puerto Rico referendum status (pada tahun 1967, 1993 dan 1998) telah terjadi di Puerto Rico untuk menentukan apakah wilayah kepulauan harus menjadi negara merdeka (terdiri dari republik dan sebuah republik yang terkait), berlaku untuk kenegaraan , atau mempertahankan persemakmuran (Estado Gratis Asociado) status. Remaining a commonwealth has been the result of all three referendums. Sisa persemakmuran telah hasil dari ketiga referendum. There was also a 2005 referendum (Resolution 64) to determine whether the Legislative Assembly of Puerto Rico should be restructed (among other changes to become unicameral ). Ada juga referendum 2005 (Resolusi 64) untuk menentukan apakah Majelis Legislatif Puerto Rico harus restructed (antara perubahan lain untuk menjadi unikameral ).
  • Pakistan: General Pervez Musharraf held a referendum on 30 April 2002 to legitimize his presidency and assure its continuance after the approaching restoration of democracy. Pakistan: Jenderal Pervez Musharraf mengadakan referendum pada tanggal 30 April 2002 sampai melegitimasi kepresidenannya dan menjamin kelangsungannya setelah pemulihan mendekati demokrasi. He thus extended his term to five years after the October 2002 elections. Dia sehingga diperpanjang masa jabatannya lima tahun setelah pemilu Oktober 2002. The voter turnout was 80 percent by most estimates, amidst claims of irregularities. Jumlah pemilih adalah 80 persen dengan perkiraan paling, di tengah klaim penyimpangan. A few weeks later, Musharraf went on TV and apologized to the nation for "irregularities" in the referendum.
  • Singapore: On 1 September 1962, a referendum was held to put the terms of the merger with Malaya to a direct vote by the citizens of Singapore . (The decision to merge with Malaya had already been made.) There were three choices: 1) To merge with Malaya, having autonomy in labour and education; 2) To merge with Malaya, having same status as the other states in Malaya; 3) To merge with Malaya, having terms similar to those of the Borneo territories. Option #1 won with 71%. Two years after the merger , Malaysia expelled Singapore.
  • Slovenia: There was an independence referendum on 23 December 1990. The turnout was a massive 88.5% of all voters of which 95% that took part voted for the independence. It was the first such referendum in one of the then Yugoslavian republics and as such marked a turning point in the history of many nations. The results were announced on 26 December and on 25 June 1991 Slovenian parliament passed an independence law proclaiming Slovenia a sovereign country. This was followed by a ten day war in which Slovenian forces drove the Yugoslavian peoples army out of the country.
  • Spain: In 1976 a referendum was held to determine if citizens wanted to change the political system (dictatorship) or not to change it, after the death of Francisco Franco . Spaniards chose (94%) to change ("Referéndum para la reforma política", literally «Referendum for political reformation»). Also, in 1986 another referendum approved Spain's membership to NATO.
  • Russian Constitution of 1993 was adopted by controversial referendum .
  • Venezuela: The 1999 constitution, created by the Chávez government, and approved by referendum, brought in the concept of requiring referendums for constitutional changes, as well as providing for recall referendums of elected officials (which require petitions of a minimum percentage of voters to be submitted). In the Venezuelan recall referendum of 2004 voters determined whether or not Hugo Chávez , the current President of Venezuela , should be recalled from office. The result of the referendum was to not recall Chávez.
  • Thailand: On 4 September 2008, amidst hundreds of thousands of protesters demanding the government resign, Thailand's premier Samak Sundaravej's government approved the idea of a referendum to ask the Thai electorate if it wanted to keep the government or not. The plebiscite was not held because it was certain to legitimize unfairly the government's standing and policies.


READ MORE - macam - macam demokrasi Share
READ-MORE “macam - macam demokrasi”