Keputusan tersebut dibuat untuk mempersiapkan pemilu dewan konstituante pada 24 Juli setelah aksi unjuk rasa yang menggulingkan mantan Presiden Zine El Abidine Ben Ali. Keputusan itu disebut sebagai terobosan baru di wilayah Tunisia.
“Ini bersejarah dan hanya pantas diselenggarakan di negara, di mana pria dan wanita berjuang berdampingan untuk demokrasi,” ujar Presiden Asosiasi Wanita Demokrat Tunisia, Sana Ben Assour, seperti dikutip AFP, Kamis (21/4/2011).
Tiga pekan demonstrasi yang menggulingkan kekuasaan 23 tahun Ben Ali telah membuka jalan bagi kemerdekaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk menghapuskan pelarangan partai Islam di negara sekuler tersebut.
Banyak yang khawatir bahwa keputusan ini bisa membuat pembalikan keuntungan bagi wanita, dimana banyak tokoh Islam meminta wanita memakai jilbab atau mengatakan tempat mereka adalah di rumah. Namun, gerakan Islam Ennahda (Renaissance) diperbolehkan mendaftar pada Maret untuk pertama kalinya sejak dibentuk pada 1981. Kelompok tersebut merupakan salah satu kandidat dalam pemilu untuk pemerintahan yang baru.
