Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

 

Dewan Hak Asasi Manusia PBB merupakan organisasi penerus dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB di PBB.
Pada 15 Maret 2006 Majelis Umum PBB memvoting untuk menciptakan sebuah organisasi hak manusia baru, meskipun ada penentangan dari Amerika Serikat. Dewan Hak Manusia beranggotakan 47 negara ini akan menggantikan Komisi Hak Manusia yang beranggotakan 53 negara yang sekarang. Badan hak manusia yang baru ini disetujui oleh 170 anggota dari dari 190 anggota. Empat negara menentang pembentukan Dewan, yaitu Amerika Serikat, Kepulauan Marshall, Palau, dan Israel) dan tiga negara abstain, yaitu Belarus, Iran, dan Venezuela. Keempat negara yang menentang menyatakan bahwa Dewan baru ini sedikit lebih banyak memliki kekuasaan dan tidak memiliki penjagaan yang cukup untuk mencegah negara yang melecehkan HAM mengambil kontrol dari Dewan.

Pemilihan anggota

Pemilihan untuk menentukan anggota Dewan HAM PBB dilakukan Selasa, 9 Mei 2006, waktu Amerika Serikat di Gedung Markas Besar PBB, New York.
Ada 63 negara yang mencalonkan diri untuk bisa duduk di Dewan HAM yang beranggotakan 47 negara. Selain Indonesia, untuk kawasan Asia yang mendapatkan jatah 13 kursi, anggota terpilih lainnya adalah Banglades, Jepang, Malaysia, Pakistan, Korea Selatan, Cina, Jordania, Arab Saudi, dan Sri Lanka. Sementara negara-negara Asia yang gagal terpilih adalah Iran, Irak, Kirgistan, Lebanon, Thailand.
Terpilihnya Indonesia sebagai anggota badan HAM baru PBB mendapatkan dukungan 165 negara dari 191 negara anggota PBB. Dalam pengundian, Indonesia dan India hanya mendapat masa jabatan satu tahun. Sementara Malaysia, Jordania, dan Arab Saudi mendapat masa jabatan tiga tahun.

 

Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.

Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelumnya jabatan ini bernama Menteri Kehakiman (Kabinet Presidensial sampai Kabinet Reformasi Pembangunan), Menteri Hukum dan Perundang-undangan (Kabinet Persatuan Nasional), dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

No	Foto	Nama	Kabinet	Dari	Sampai	Keterangan
1		Prof. Supomo	Presidentil	19 Agustus 1945	14 November 1945	Bernama Menteri Kehakiman
2		Soewandi	Syahrir I	14 November 1945	12 Maret 1946
			Syahrir II	12 Maret 1946	2 Oktober 1946
3		Susanto Tirtoprodjo	Syahrir III	2 Oktober 1946	26 Juni 1947
			Amir Syarifuddin I	3 Juli 1947	11 November 1947
			Amir Syarifuddin II	11 November 1947	29 Januari 1948
			Hatta I	29 Januari 1948	8 April 1949
*		Lukman Hakim	Darurat	19 Desember 1948	13 Juli 1949
**		Susanto Tirtoprodjo	Hatta II	04 Agustus 1949	20 Desember 1949
*		Prof. Supomo	RIS	20 Desember 1949	6 September 1950
**		Susanto Tirtoprodjo	Soesanto	20 Desember 1949	21 Januari 1950
4		A.G. Pringgodigdo	Halim	21 Januari 1950	6 September 1950
5		Wongsonegoro	Natsir	6 September 1950	27 April 1951
6		Mohammad Yamin	Sukirman-Suwiryo	27 April 1951	3 April 1952
7		Lukman Wiriadinata	Wilopo	3 April 1952	30 Juli 1953
8		Djodi Gondokusumo	Ali Sastroamidjojo I	30 Juli 1953	12 Agustus 1955
**		Lukman Wiriadinata	Burhanuddin Harahap	12 Agustus 1955	24 Maret 1956
9		Prof. Muljatno	Ali Sastroamidjojo II	24 Maret 1956	9 April 1957
10		Gustaef A. Maengkom	Karya	9 April 1957	10 Juli 1959
11		Dr. Sahardjo, SH	Kerja I	10 Juli 1959	18 Februari 1960
			Kerja II	18 Februari 1960	6 Maret 1962
			Kerja III	6 Maret 1962	13 November 1963
12		Astrawinata SH	Kerja IV	13 November 1963	27 Agustus 1964
			Dwikora I	27 Agustus 1964	28 Maret 1966
13		Wirjono Prodjodikoro SH	Dwikora II	28 Maret 1966	25 Juli 1966
14		Prof. Oemar Seno Adji SH	Ampera I	25 Juli 1966	17 Oktober 1967
			Ampera II	17 Oktober 1967	6 Juni 1968
			Pembangunan I	6 Juni 1968	28 Maret 1973
15		Prof. Mochtar Kusumaatmadja SH	Pembangunan II	28 Maret 1973	29 Maret 1978
16		Mudjono SH	Pembangunan III	29 Maret 1978	9 Februari 1981
17		Ali Said	Pembangunan III	9 Februari 1981	19 Maret 1983
18		Ismail Saleh SH	Pembangunan IV	19 Maret 1983	21 Maret 1988
			Pembangunan V	21 Maret 1988	17 Maret 1993
19		H. Oetojo Oesman SH	Pembangunan VI	17 Maret 1993	16 Maret 1998
20		Prof. Dr. Muladi	Pembangunan VII	16 Maret 1998	21 Mei 1998
			Reformasi Pembangunan	23 Mei 1998	20 Oktober 1999
21		Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra	Persatuan Nasional	23 Oktober 1999	7 Februari 2001	menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan
22		Baharuddin Lopa, S.H.	Persatuan Nasional	9 Februari 2001	2 Juni 2001
23		Marsilam Simanjuntak, S.H.	Persatuan Nasional	2 Juni 2001	20 Juli 2001
24		Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H., S.U.	Persatuan Nasional	20 Juli 2001	9 Agustus 2001
**		Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra	Gotong Royong	9 Agustus 2001	20 Oktober 2004	menjadi Menteri Kehakiman dan HAM
25		Hamid Awaluddin, Ph.D.	Indonesia Bersatu	20 Oktober 2004	9 Mei 2007	menjadi Menteri Hukum dan HAM
26		Mohammad Andi Mattalatta, S.H., M.H.	Indonesia Bersatu	9 Mei 2007	22 Oktober 2009
27		Patrialis Akbar	Indonesia Bersatu II	22 Oktober 2009	sekarang

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Komisi ini berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang paripurna dan Subkomisi. Di samping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Saat ini Komnas HAM diketuai oleh Ifdhal Kasim.

Tujuan Komnas HAM

Tujuan Komnas HAM:

• Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
• Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Landasan Hukum Komnas HAM

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuannya Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun Internasional.

• Instrumen nasional:

1. UUD 1945 beserta amendemennya;
2. Tap MPR No. XVII/MPR/1998;
3. UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
4. UU No 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM;
5. UU No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
6. Peraturan perundang-undangan nasional lain yang terkait.

• Instrumen Internasional:

1. Piagam PBB, 1945;
2. Deklarasi Universal HAM 1948;
3. Instrumen internasional lain mengenai HAM yang telah disahkan dan diterima oleh Indonesia.

Logo Komnas HAM

Periode 1993-1998

Daftar Anggota Komnas HAM 1993-1998

Pada tanggal 7 Juni 1993 Presiden Republik Indonesia saat itu, Soeharto, lewat Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan pada saat yang sama menunjuk pensiunan Ketua Mahkamah Agung RI, Ali Said, untuk menyusun Komisi tersebut dan memilih para anggotanya. Keputusan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai Departemen Luar Negeri RI dan PBB yang diadakan di Jakarta pada 22 Januari 1991. Dan selanjutnya pada tanggal 7 Desember 1993, diperoleh 25 nama yang merupakan figur nasional dan ditunjuk sebagai anggota Komnas HAM. Berdasarkan Keppres No. 455/M Tahun 1993, ke-25 nama tersebut adalah:

1. Ali Said (Ketua)
2. Miriam Budiardjo (Wakil Ketua 1)
3. Marzuki Darusman (Wakil Ketua 2)
4. Baharuddin Lopa (Sekjen)
5. Charles Himawan
6. Nurcholis Madjid
7. Roekmini Koesoemo Astoeti
8. Hasan Basri
9. Soegiri
10. Soetandyo W
11. Sri Soemantri M
12. Munawir Sjadzali
13. Djoko Sugianto
14. Satjipto Rahardjo
15. Aisyah Amini
16. Albert Hasibuan
17. Djoko Moeljono
18. A.H.S. Attamimi
19. Arnold Achmad Baramuli
20. Bambang W. Soeharto
21. Muljadi
22. Gani Djemat
23. Clementino Dos Reis Amaral
24. BN Marbun
25. Asmara Nababan

Periode 1998-2002

: Daftar Anggota Komnas HAM 1998-2002

1. Djoko Soegianto (Ketua)
2. Saparinah Sadli (Wakil Ketua 1)
3. Bambang W. Soeharto (Wakil Ketua 2)
4. Asmara Nababan (Sekjen)
5. Charles Himawan
6. Emil Salim
7. Soetandyo Wignjosoebroto
8. Soelistyowati Soegondo
9. Saafroedin Bahar
10. Harbrinderjit Singh Dillon
11. Satjipto Rahardjo
12. Albert Hasibuan
13. B.N. Marbun
14. Mohammad Salim
15. Soegiri
16. Samsudin
17. Aisyah Amini
18. Benjamin Mangkoedilaga
19. Koesparmono Irsah
20. Miriam Budiarjo
21. Sri Soemantri
22. Munawir Sjadzali

Periode 2002-2007

1. Abdul Hakim Garuda Nusantara (Ketua)
2. Zumrotin K. Susilo (Wakil Ketua)
3. Amidhan
4. Anshari Thayib
5. M. Habib Chirzin
6. Saafroedin Bahar
7. Achmad Ali
8. Soelistyowati Sugondo
9. M. Said Nizar
10. Samsudin
11. Enny Soeprapto
12. Chandra Setiawan
13. Hasto Atmodjo Surojo
14. MM. Billah
15. Ruswiati Suryasaputra
16. M. Farid
17. Djoko Soegianto
18. Koesparmono Irsan
19. Hasballah M. Saad
20. Taheri Noor

Periode 2007-2012

 Daftar Anggota Komnas HAM 2007-2012

1. Ifdhal Kasim (Ketua)
2. Yosep Adiprasetyo (Wakil Ketua Bidang Internal)
3. Nur Kholis (Wakil Ketua Bidang Eksternal)
4. Ahmad Baso (Komisoner Sub Komisi Pengkajian dan Penelitian)
5. Abdul Munir Mulkhan (Komisoner Sub Komisi Pengkajian dan Penelitian)
6. Hesti Armiwulan (Komisoner Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan)
7. Saharuddin Daming (Komisoner Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan)
8. Kabul Supriadi (Komisoner Sub Pemantauan)
9. Jhony Nelson Simanjuntak (Komisoner Sub Komisi Pemantauan)
10. Syafrudin Gulma Simelue (Komisoner Sub Komisi Mediasi)
11. M. Ridha Saleh (Komisoner Sub Komisi Mediasi)

Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia.

Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Bahasa Inggris: Universal Declaration of Human Rights ; singkatan: UDHR) adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris). Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan hak-hak asasi manusia (HAM) kepada semua orang. Eleanor Roosevelt, ketua wanita pertama Komisi HAM (Bahasa Inggris: Commission on Human Rights; singkatan: CHR) yang menyusun deklarasi ini, mengatakan, "Ini bukanlah sebuah perjanjian... [Di masa depan] ini mungkin akan menjadi Magna Carta internasional..

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disingkat Kemenkumham, dahulu bernama "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang sejak 22 Oktober 2009 dijabat oleh Patrialis Akba

Fungsi

Kementerian ini memiliki fungsi:

• Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
• Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi kementerian
• Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan, pendidikan dan pelatihan tertentu serta penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia
• Pelaksanaan pengawasan fungsional
•  

Hak asasi manusia di Malaysia

Hak asasi manusia di Malaysia adalah bersifat kontroversial dengan adanya berbagai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di negeri ini. Kelompok hak asasi manusia dan pemerintah asing umumnya kritis terhadap pemerintah Malaysia dan Kepolisian diraja Malaysia. hukum penahanan yang bersifat preventif seperti Internal Security Act dan Darurat (Ketertiban Umum dan Pencegahan Kejahatan) Ordonansi 1969 memungkinkan adanya penahanan tanpa pengadilan atau proses merupakan sumber keprihatinan bagi organisasi hak asasi manusia seperti SUARAM.
Pada tahun 2009, Malaysia menduduki peringkat 131 dari 175 negara dan tahun 2010, Malaysia kembali naik peringkat menduduki 141 dari 175 negara oleh Reporters Without Borders dalam Indeks Kebebasan Pers.  serta masuk dalam status sebagai Negara-negara di bawah pengawasan

Hak asasi manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1
Contoh hak asasi manusia (HAM):

• Hak untuk hidup.
• Hak untuk memperoleh pendidikan.
• Hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain.
• Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama.
• Hak untuk mendapatkan pekerjaan.